Viral Politik

Pasca Resmi Dipecat PDIP, Jokowi Berpotensi Buat Partai Baru, Pengamat Politik: Paling Prospektif

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Langkah politik Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya pasca dipecat dari keanggotaan PDIP, kini menjadi tanda tanya.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Langkah politik Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya pasca dipecat dari keanggotaan PDIP, kini menjadi tanda tanya.

Pertanyaan publik tertuju ke mana Jokowi yang merupakan Presiden RI ke-7 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, akan berlabuh. 

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengungkapkan, sulit menebak ke mana langkah Jokowi berikutnya dalam waktu dekat ini.

Apalagi, langkah politik Jokowi dalam berbagai hal sulit ditebak. 

Sehingga, meskipun sebagai presiden dua periode, Jokowi bisa saja memilih untuk bergabung ke partai politik manapun.

Namun, Surokim memprediksi Jokowi tak akan grusa-grusu (tergesa-gesa).

"Pak Jokowi bukan tipe politisi reaksional seperti itu. Beliau akan mengambil langkah cermat yang penuh perhitungan," kata Surokim, Senin (16/12/2024). 

Sebagai peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim memprediksi Jokowi dan Gibran tak akan memilih parpol manapun dalam waktu dekat.

Bisa jadi akan wait and see (menunggu dan melihat) terlebih dahulu. Yakni mencermati dan mengukur berbagai kemungkinan politik ke depan. 

Bahkan bukan tidak mungkin Jokowi berpeluang untuk menginisiasi parpol baru pasca tidak lagi bernaung di PDIP.

Hal itu dinilai memungkinkan, dilihat dari kacamata politik bahwa Jokowi masih punya pengaruh. 

"Jika melihat investasi politik masa depan, dengan mempertimbangkan pengaruhnya saat ini, maka pilihan paling prospektif dan rasional untuk beliau ya mendirikan partai sendiri," terang Surokim. 

Baca juga: Pasca Joko Widodo Dipecat PDIP, Partai Golkar Buka Pintu untuk Keluarga Jokowi Bergabung

Sementara itu, terkait pilihan PDIP yang memecat Jokowi dan keluarganya dari anggota partai, dinilai bukan hal yang mengagetkan.

Mengingat sejak konteks Pilpres 2024 lalu, Jokowi dan PDIP memang berseberangan.

Hubungan keduanya merenggang. Sehingga, menurut Surokim, keputusan PDIP dari sisi politik menjadi hal wajar. 

"Sekaligus PDIP ingin tegas mengambil sikap vis a vis meminggirkan semua pengaruh pasukan Pak Jokowi di PDIP. Apalagi sekarang PDIP juga berada di luar partai pemerintah sebagai partai oposisi yang berseberangan dengan Pak Jokowi," ungkap Surokim. 

Sebelumnya, surat pemecatan Jokowi dan Gibran dari keanggotaan PDIP dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun melalui video yang diterima Tribunnews, pada Senin (16/12/2024).

Dalam video itu, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya. 

Seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

"Tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran ketua DPD partai se-Indonesia," kata Komarudin. 

"DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut," sambung dia.

Dalam hal ini, Komar juga mengumumkan jika menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution juga telah dipecat.

Dia mengatakan, pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.

Komarudin juga menegaskan, ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP. Surat keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan.

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani," jelasnya. 

Berita Terkini