Akkar menjelaskan, proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh.

Karena itu, tidak mungkin adanya bantuan langsung dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.

Baca juga: Warga Satak Kediri Geruduk Kantor Kecamatan Puncu, Tuntut Hak Pengelolaan Lahan Perhutani

"Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025," tuturnya.

Akkar mengungkapkan, untuk proposal yang baru masuk atau dimasukkan di awal tahun 2025, akan segera diverifikasi untuk dianggarkan di tahun 2026.

Karena itu, Akkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya.

Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat.

Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar," katanya.

Kasus Lainnya

Ratusan masyarakat dari Kecamatan Dongko dan Kecamatan Munjungan menggeruduk Kantor DPRD Trenggalek, Jalan A Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (18/11/2024).

Mereka menggelar aksi sebagai wujud protes rusaknya jalan yang menghubungkan Desa Masaran, Kecamatan Munjungan dengan Desa Pandean, Kecamatan Dongko via Hutan Plumpit.

Dari massa yang datang, terdapat 20 tukang sayur keliling atau yang biasa disebut tukang etek ikut datang membawa sepeda motor lengkap dengan gerobaknya.

Berbagai tulisan tertempel di gerobak sayur yang sehari-hari mereka gunakan untuk mengais rezeki, mulai dari "Dalan Ajur Ra Iso Tuku Sayur" (jalan hancur tidak bisa jualan sayur), hingga sindiran kepada pejabat Trenggalek "Golek Bukti Ra Golek Janji" (Cari Bukti, Bukan Janji).

Mereka tidak berorasi di depan Gedung DPRD Trenggalek melainkan memilih untuk langsung bertemu dengan anggota DPRD Trenggalek serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mewakili.