TRIBUNJATIM.COM - Rumah kepala sekolah di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, ramai digeruduk rombongan ibu-ibu.

Ibu-ibu tersebut diketahui menyatroni rumah kepsek untuk meminta kejelasan mengenai program Kartu Indonesia Pintar atau KIP.

Aksi para ibu-ibu orang tua siswa itu pun viral di media sosial.

Baca juga: Disebut Embat Uang Bantuan dari Polisi, Ibu 4 Anak Yatim Bantah Telantarkan Pasca Nikah Lagi: Enggak

Dalam video yang dilihat dari akun media sosial Instagram @bogor.terkini, nampak ibu-ibu datang berbondong-bondong untuk melakukan aksi unjuk rasa di kediaman kepala sekolah.

Diketahui, rombongan ibu-ibu ini merupakan orang tua siswa yang anaknya sekolah di salah satu SD negeri di Parungpanjang.

Mereka terlibat cekcok dengan sosok yang diduga kepala sekolah.

Nampak pula seorang ibu-ibu yang diketahui bernama Neneng Fadilah berbicara secara gamblang mengenai pokok permasalahan yang ada.

Rupanya, orang tua siswa mendatangi rumah kepala sekolah tersebut lantaran ada indikasi penggelapan dana.

Disebutkan jika, kepala sekolah tersebut diduga telah menyelewengkan uang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Hal itu yang membuat Neneng secara tegas menuntut pengembalian dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Diduga uang KIP telah diselewengkan oleh kepala sekolah selama empat tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2021 hingga 2024.

"Tadi saya sudah bertanya, tapi bapak diam saja, ternyata duit sudah tiga tahun dipakai," ucapnya, seperti dikutip dari TribunnewsBogor.com.

Pada Selasa (31/12/2024) siang, kepala sekolah akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan penggelapan dana program pemerintah tersebut.

Bendahara SDN yang terindikasi menyelewengkan dana KIP, Surya Syarif, mengakui kesalahan atas penggunaan dana KIP selama empat tahun terakhir.

Namun hingga kini, sejumlah orang tua siswa terus berdatangan untuk mengambil dana KIP yang belum diterima.

Orang tua siswa lainnya, Elli, mengungkapkan kekecewaannya. 

Selama tiga tahun, ia belum menerima dana KIP senilai Rp450 ribu per bulan. 

Hal ini membuatnya sangat kecewa terhadap pihak sekolah yang telah menggunakan dana tersebut secara tidak semestinya.

Para wali murid kini berharap agar dana program Kartu Indonesia Pintar segera dicairkan pihak sekolah. 

Mereka mengancam akan melaporkan kejadian ini ke Polres Bogor jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Baca juga: Preman Palak Penjual Gorengan Jadi Ayam Sayur saat Ditangkap, Tak Garang Tebaskan Golok: Mabuk

Kasus lain di tempat berbeda, seorang kepala sekolah yang mewajibkan wali murid untuk membeli kotak nasi seharga Rp60 ribu jadi sorotan.

Bahkan admin media sosial Partai Gerindra ikut bereaksi soal kotak nasi untuk makan bergizi gratis di sekolah.

Rencana kepala sekolah yang mewajibkan wali murid membeli kotak nasi tersebut dinilai tak masuk akal.

Ya, pembelian kotak nasi ini dinilai memberatkan, terutama bila keluarga memiliki dua orang anak.

Pasalnya biaya yang dikeluarkan bisa menjadi Rp120 ribu.

Video saat kepala sekolah mewajibkan wali murid untuk membeli kotak nasi ini diunggah pertama kali oleh akun TikTok @Ahmad Lehan.

Dalam video yang diunggah tersebut, admin Gerindra turut memberi komentar.

"Itu yang ngomong begitu siapa, Pak?" tulis akun TikTok @gerindra.

"Itu kepala sekolahnya," jawab pengunggah.

Sontak saja video tersebut langsung mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat luas.

Usai admin Gerindra berkomentar, netizen lainnya juga turut memberikan respons.

"kepala sekolah panik wkwk, udah dikomen admin gerindra," tulis akun @fl*****.

"Jangan mau,. makan gratis itu sudah disediakan oleh penyelenggara Untuk wadah makan," tulis akun @ah****.

"sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya," tulis akun @Rac****.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok @ahmad.lehan6, tertulis caption, "acara rapat makan gratis, tapi tempat makannya beli di sekolah harganya Rp 30 ribu, harus beli dua".

Dijelaskan bahwa video tersebut diambil saat para orang tua murid menghadiri rapat di sekolah.

Akan tetapi, isi dari rapat tersebut dirasa cukup janggal.

Bagaimana tidak, dijelaskan dalam video bahwa para orang tua murid diduga diharuskan membeli tempat makan untuk anak-anaknya.

Hal ini seiring dengan berjalannya program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo pada tahun 2025 depan.

Tidak tanggung-tanggung, para setiap anak diharuskan untuk membeli dua tempat makan.

Untuk satu tempat makan sendiri dibanderol seharga Rp30 ribu.

"Lagi rapat di sekolah, acara makan gratis tapi harus beli tempat makannya 2 hargra Rp30 ribu 1 (tempat makan), harus 2 jadi Rp60 ribu. Kalau ada dua anak di sekolah jadi 4 bos ," tulisnya dalam video.

Baca juga: Tragedi Malam Tahun Baru, Ara Nyaris Masuk Jurang Gegara Kafe Ambruk, Firasat Buruk: Goyang-goyang

Akan tetapi, belum diketahui video tersebut diambil di sekolah mana.

Sejauh ini, unggahan tersebut hanya mencantumkan sekolah tempat kejadian berada di Yogyakarta.

Namun sebagaimana diketahui, program makan gratis sendiri seharusnya tidak memerlukan tambahan biaya lainnya.

Baik itu dari pihak sekolah maupun orang tua murid, apalagi untuk sekadar tempat makan.

Sontak saja, unggahan inipun menuai komentar dari netizen.

"anak gue udh dsruh beli ompreng dr kapan tau, tapi makan gratis'y smpe skrg blm terlaksana," tulis akun @Cu***.

"sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya," tulis akun @ra******.

"kalian tau gaa sih, program makan gratis tuh emang bner, tapi stelah sampe ke sekolah, udah beda cerita lagi," tulis akun @Ra******.

Badan Gizi Nasional (BGN) RI buka suara terkait viralnya video dugaan pungli tempat makan bergizi gratis tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan bahwa program ini sepenuhnya gratis. 

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (24/12/2024), seperti dilaporkan Antara, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur pungutan dalam program ini.

"Program makan bergizi yang diinisiasi pemerintah bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka," kata Iwan. 

"Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membayar biaya tambahan, termasuk membeli wadah makan," tegas dia. 

Ia juga menekankan bahwa program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas.

Sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaatnya tanpa terkendala beban finansial.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Melalui klarifikasi ini, kami ingin menegaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," ujarnya. 

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. 

Selain itu, BGN mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan program tersebut. 

"Kita harus menjaga integritas program ini bersama-sama."

"Ini demi masa depan anak-anak kita dan Indonesia yang lebih baik," pungkas Iwan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com