Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri terus meningkatkan upaya pengobatan hewan ternak yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Langkah ini menjadi prioritas setelah kasus PMK di wilayah Kabupaten Kediri terus meningkat, mencapai 607 kasus per 12 Januari 2025. 

Plt Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemeriksaan dan pengobatan rutin terhadap ternak yang terinfeksi di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. 

Selain itu, DKPP juga melakukan monitoring intensif selama masa penutupan sementara pasar hewan yang diperpanjang hingga 28 Januari 2025. 

"Saat ini petugas kami fokus pada pengobatan hewan ternak yang sakit. Kami berkomitmen untuk memutus rantai penyebaran PMK di Kabupaten Kediri," kata Tutik pada Selasa (14/1/2025).

Baca juga: Pedagang Pasar Hewan Tertek Kediri Nekat Berjualan Meski Ditutup, Berharap Jadwal Buka Tak Molor

Menurut data DKPP, dari total 607 kasus PMK, sebanyak 128 ekor sapi telah sembuh, sementara 450 ekor masih dalam kondisi sakit, dan 25 ekor sapi lainnya telah meninggal dunia. Tutik menegaskan bahwa sapi potong menjadi jenis ternak yang paling terdampak. Namun, penyakit ini juga berpotensi menyerang hewan berkuku belah lainnya, termasuk kambing. 

"Meski saat ini kasus terbanyak pada sapi, kami tetap waspada karena PMK dapat menyerang jenis hewan berkuku belah lainnya. Oleh karena itu, kami juga mempersiapkan pengadaan vaksin untuk pencegahan lebih lanjut," jelasnya.

Tutik menjelaskan, DKPP telah mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin untuk mengatasi penyebaran PMK, dengan estimasi anggaran Rp1,5-2 miliar. Rencana ini didukung oleh alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) Kabupaten Kediri tahun 2025 sebesar Rp17,9 miliar. 

Baca juga: Cegah Meluasnya PMK, DKPP Kabupaten Kediri Imbau Pemotongan Hewan di RPH Resmi

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Erfin Fatoni, menyatakan siap memenuhi kebutuhan DKPP dalam rangka mitigasi kasus PMK yang semakin meningkat.

"Kami akan menyesuaikan kebutuhan vaksin dengan teman-teman di DKPP. Jangan sampai lonjakan kasus ini semakin besar dan tidak terkendali," ungkap Erfin.

Tutik juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pedagang hewan ternak, untuk mematuhi kebijakan penutupan pasar hewan. Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk mengendalikan penyebaran PMK.

"Kami mengharapkan kerjasama semua pihak, terutama pedagang, untuk mendukung upaya ini. Bersama, kita bisa mencegah dampak yang lebih buruk akibat PMK," tambahnya.