TRIBUNJATIM.COM - Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Rp1,3 M.

Jumlah ini berbanding terbalik dengan rencana Dedi Mulyadi dan tak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.

Padahal Dedi Mulyadi mencanangkan e-goverment yang dimana semua kegiatan berbasis digital.

Baca juga: Taufiq Modal Lihat YouTube Bikin Kompor Tanpa Gas Elpiji, Hemat Ratusan Ribu Pakai Jelantah: Hemat

Keresahan ini sebenarnya sudah diluapkan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 lalu.

Ia merasa heran, meski sudah berbasis digital, namun rapat dan pertemuan tetap digelar secara langsung atau offline.

Dalam acara seperti itu, Dedi Mulyadi mengatakan bakal menelan banyak anggaran, mulai dari konsumsi sampai sewa gedung.

Dan benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

Belanja pegawai Rp36,5 miliar

Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

Belanja modal Rp13,1 miliar

Belanja hibah Rp3,4 miliar

"Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset," tuturnya.

"Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?" tanya Dedi Mulyadi.

Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.