TRIBUNJATIM.COM - Kebijakan efisiensi anggaran belakangan menjadi sorotan.

Anggaran sejumlah instansi ataupun kementerian dipangkas atas kebijakan tersebut.

Di antaranya, Kementerian Sosial (Kemensos).

Adapun anggaran Kemensos dipangkas Rp1,3 triliun dalam rangka efisiensi anggaran.

Lantas, bagaimana nasib bantuan sosial jika anggaran Kemensos dipangkas?

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan, kebijakan itu tak berimbas pada penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Baca juga: Anggaran Dipangkas, BKN Imbau ASN Cari Cara Kerja Baru yang Lebih Adaptif: Menguji Ketangguhan

"Kami memastikan, anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat tidak dikurangi."

"Bahkan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, jika memungkinkan akan ditambah. Ini adalah yang untuk rakyat," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul, dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/2/2025). 

Komitmen ini juga disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2024). 

Ia menjelaskan, selain bansos, anggaran operasional yang melekat pada program tersebut, di antaranya biaya penyaluran, gaji pegawai, dan honor pendamping, juga tidak akan mengalami pemotongan. 

Diketahui, pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja di APBN dan APBD 2025.

Pemangkasan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kemensos pada 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp1,3 triliun. 

Gus Ipul menyebut, efisiensi tersebut akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. 

"Jadi, yang bisa kami efisienkan adalah belanja barang dan belanja modal dengan nilai Rp1,3 triliun," katanya.