Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Gelombang unjuk rasa oleh para mahasiswa dalam dua hari ini mewarnai Lamongan.
Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir di depan gedung DPRD Lamongan dan Kantor Pemkab, Rabu (19/2/2025) menyusul sehari sebelumnya yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan sasaran yang sama.
BEM menolak kebijakan efisiensi anggaran disektor pendidikan karena akan mengancam masa depan Indonesia.
Koordinator umum Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya mengungkapkan, unjuk rasa kali ini menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan, dan mendesak pemenuhan hak-hak dosen.
Baca juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Bawaslu Lamongan Bakal Serahkan 5 Unit Mobil Dinas Operasional
“Kami datang menyikapi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan menuntut pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” ungkap Rizka.
Massa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG), serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan rencana revisi KUHAP.
“Tinjau ulang program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi, agar tidak menjadi alat politik serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya
Suasana unjuk rasa oleh massa BEM sempat diwarnai aksi saling dorong ketika para pengunjuk rasa meminta Ketua DPRD Lamongan keluar untuk menemui mereka.
Baca juga: Massa PMII Ngluruk ke Kantor Kejaksaan dan Gedung DPRD Lamongan, ini Tiga Tuntutannya
Namun aksi tersebut berhenti ketika salah satu perwakilan anggota dewan berkenan keluar dan bertemu dengan pengunjuk rasa.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso menemui para demonstran dan memastikan akan menampung semua aspirasi para mahasiswa untuk dilanjutkan ke pimpinan.
“Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus.
Setelah mendapat jawaban dari anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri dan berharap aspirasi mereka benar-benar direalisasikan