Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo.

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang secara resmi telah menghentikan status darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sebagai diketahui, status darurat PMK sesuai SK Darurat PMK Nomor 100.3.3.2/64/415.10.1.3/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku di KAbupaten Jombang, Tanggal 3 Februari 2025 kini telah dicabut.

"Status darurat sudah tidak kami lanjutkan per tanggal 16 Februari 2024 kemarin," ucap M. Saleh Plt Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang saat dikonfirmasi pada Rabu (19/2/2025).

Meskipun status darurat PMK sudah dicabut, menurutnya bukan berarti Kabupaten Jombang sudah bebas dari PMK. Pihak dinas juga mengaku masih akan terus melanjutkan vaksinasi agar PMK tidak kembali merebak.

Saleh merinci lebih detail, ada sebanyak 621 ekor sapi telah divaksin dari bantuan pemerintah pusat. Lalu sebanyak 7.050 ekor divaksin dari hibah APBN tahap 1. Sementara untuk vaksinasi dari APBD Pemprov Jatim terealisasi 4.016 ekor dari target 11.250.

Baca juga: Kasus PMK Melandai, Pasar Hewan Lamongan Resmi Dibuka Kembali, Dipantau Petugas

"Untuk vaksinasi APBN tahap 2, target 10.500 belum ada realisasi dan vaksinasi dari BTT selesai 3.974 ekor," ungkapnya.

Pemkab juga sudah mengizinkan para penjual sapi untuk kembali beraktivitas di pasar hewan. Karena pasar hewan sudah bisa kembali beroperasi seperti biasa.

"Ada 10 pasar hewan di Jombang yang kemarin ditutup 20 hari dan sudah beroperasi kembali," pungkasnya.

Temuan kasus PMK per Selasa (18/2/2025) sama seperti pada hari Minggu (16/2025). Dimana total kasus sapi terdampak PMK menyentuk angka 1.493. Rinciannya ada 104 sapi mati, 142 potong paksa, 1.078 dinyatakan sembuh dan 169 ekor masih sakit.

Pemkab juga terus melakukan vaksinasi, dimana per hari Senin (17/2/2025), jumlah sapi yang telah di vaksin mencapai 15.740 ekor dari total populasi sebanyak 70 ribu ekor. 

Baca juga: Dampak Penyebaran PMK, Pasar Hewan di Jombang Ditutup Sementara Sampai 1 Februari 2025