TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Kamis (20/2/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam bidang penegakan hukum serta memastikan optimalisasi pelayanan hukum dan publik di wilayah Jawa Timur.  

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, SH, menyampaikan dukungannya terhadap implementasi program Asta Cita Presiden Prabowodalam kebijakan Polda Jatim dan Kajati Jatim. 

Menurutnya, program tersebut harus masuk dalam prioritas kerja dengan menitikberatkan pada penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan hukum yang transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

“Kami mendukung dan mendorong agar program Asta Cita Presiden Prabowo dapat diimplementasikan di Polda Jatim dan Kejati Jatim sebagai program prioritas. Dengan mengedepankan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan pelayanan publik yang baik, diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal,” ujar Bimantoro.  

Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Polda Jatim atas penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan perkara pidana yang cepat dan tuntas. Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan.  

“Kinerja Polda Jatim dalam menangani kasus tipikor dan perkara pidana patut diapresiasi. Penyelesaian yang cepat dan tuntas menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan keadilan,” tambahnya.  

Tidak hanya kepada kepolisian, Bimantoro juga mengapresiasi Kajati Jatim, terutama dalam upaya penyelamatan keuangan negara yang dinilainya luar biasa.  

“Keberhasilan Kajati Jatim dalam menyelamatkan keuangan negara adalah prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keuangan negara dan menegakkan hukum dengan baik,” tuturnya.  

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Komisi III DPR RI dengan aparat penegak hukum di Jawa Timur, serta mendorong peningkatan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.