TRIBUNJATIM.COM - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ternyata punya aturan tersendiri yang beda dari Gubernur Jawa Barat.

Hal itu berkaitan dengan aturan soal study tour.

Ada perintah khusus dari Dedi Mulyadi terhadap seluruh kepala sekolah di Indonesia terkait aturan melangsungkan study tour.

Aturan yang dibuat Dedi Mulyadi perihal study tour itu nyatanya berbeda jauh dari aturan yang dibuat oleh Mendikdasmen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour di Jawa Barat tidak akan berubah, meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membolehkan sekolah kembali melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Dedi, study tour selama ini lebih mengarah pada kegiatan wisata daripada perjalanan pendidikan.

"Study tour itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik," ujar Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam, seperti dikutip TribunJatim.com, Selasa (25/3/2025).

Menurut pria yang akrab dipanggil KDM (Kang Dedi Mulyad), keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Ia menyoroti dampak finansial yang ditanggung orangtua demi memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan study tour yang justru memberatkan.

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orangtua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka," tegasnya.

Baca juga: Video Lawas Dedi Mulyadi Bikin Preman Ketakukan Viral, Sang Gubernur Melotot: Saya Cari Orangnya

Selain itu, Dedi juga menyoroti efek sosial dari study tour yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.

"Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain," jelasnya.

Sebagai alternatif, KDM menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap bisa dilakukan tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar. Ia menekankan bahwa esensi pendidikan bukan terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna.

"Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja," katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat. Ia berharap keputusan ini bisa melindungi orangtua dari beban ekonomi yang tidak perlu dan memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.