Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi
TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Pemkot Blitar sudah mengusulkan program Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat.
Menindaklanjuti usulan itu, Pemkot Blitar sudah menyiapkan lahan milik daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berkonsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo mengatakan, Pemkot Blitar sudah mengajukan proposal program Sekolah Rakyat dan sekarang berproses di Kementerian Sosial.
Menurutnya, dari Kementerian PUPR juga sudah melakukan survei lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Blitar.
Baca juga: Penumpang Kereta di Stasiun Blitar Naik 6 Persen Saat Lebaran 2025, Capai 40 Ribu Orang Lebih
Pemkot Blitar menyiapkan lahan milik daerah di sekitar Pusat Layanan Autis, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.
"Lokasi yang diajukan untuk Sekolah Rakyat berada di sekitar Pusat Layanan Autis. Kami dipimpin Wali Kota sudah mengecek lokasi," kata Tri Iman, Rabu (16/4/2025).
Dikatakannya, berdasarkan hasil survei, lokasi yang diajukan Pemkot Blitar untuk Sekolah Rakyat strategis dan kemungkinan besar memenuhi persyaratan.
Proses survei akan ditindaklanjuti dengan asistensi dari Kemensos pada Kamis (17/4/2025).
"Kemensos akan mengundang kabupaten/kota termasuk Kota Blitar untuk mengikuti asistensi. Karena, ada 286 kabupaten/kota yang mengajukan usulan program Sekolah Rakyat," ujarnya.
Dari 286 kabupaten/kota, kata Tri Iman, Kemensos akan membangun 200 Sekolah Rakyat pada tahap awal.
Biaya pembangunan Sekolah Rakyat semua ditanggung APBN dan daerah hanya menyediakan lahan. Termasuk operasional sekolah juga akan ditanggung APBN.
Baca juga: Ikuti Manasik Kedua, Ratusan Calon Jemaah Haji Kabupaten Blitar Siap Berangkat ke Tanah Suci
"Secara umum, Sekolah Rakyat dikususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," katanya.
Ia menjelaskan, sistem Sekolah Rakyat harus asrama. Artinya, Anak-anak yang Sekolah di Sekolah Rakyat tinggal di asrama, tidak pulang.
"Program Sekolah Rakyat ini untuk memotong rantai kemiskinan, dengan cara budayanya diubah dengan fokus ke pendidikan," ujarnya.
Tri Iman mengungkapan, berdasarkan survei lapangan, angka anak putus sekolah tinggi disebabkan karena faktor ekonomi keluarga.
Menurutnya, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mendukung program Sekolah Rakyat.
Kalau Kota Blitar masuk dalam program itu, proses pembangunan akan dilakukan Juli 2025 dan persiapan proses pembelajaran dilakukan pada 2026.
"Sementara di Kota Blitar dibangun dulu Sekolah Rakyat, karena di sini lengkap. Tahun depan baru mulai proses survei anak-anak," katanya