TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2024, di Sidang Paripurna DPRD Jatim, di Surabaya, Kamis (24/4/2025).

Penyerahan WTP ditandai dengan prosesi penandatanganan Berita Acara oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI, Widhi Widayat, Ketua DPRD Jatim, M Musyafak, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djasin, serta pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan kepada Pemprov Jawa Timur. Di mana WTP yang diraih tahun ini merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Gubernur Khofifah mengatakan, raihan Opini WTP 10 kalinya berturut-turut sejak 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dan kerja keras seluruh stakeholder, terutama wujud komitmen tata kelola pemerintahan yang baik.

Raihan WTP ini, tidak terlepas dari peran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan stakeholder lain yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.  

“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya dari jajaran eksekutif, tapi juga dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, serta partisipasi aktif masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

Keberhasilan meraih opini WTP ini mencerminkan, pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jatim telah memenuhi prinsip-prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik. 

Baca juga: Apresiasi Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, DPRD Jawa Timur Siap Kawal Rekomendasi BPK

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya.

"Ini artinya bahwa laporan keuangan daerah berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan sehingga Pemprov Jatim dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik-baiknya," katanya. 

Di tengah tantangan keterbatasan sumber daya dan dinamika masyarakat yang terus berkembang, Pemprov Jatim tetap konsisten dalam memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup (quality of life) masyarakat.

Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Semoga hasil dari pemeriksaan laporan keuangan ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta secepat mungkin untuk melakukan perbaikan pengelolan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. 

Dalam sambutannya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI, Widhi Widayat mengatakan, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Pemprov Jatim telah berhasil meraih Opini WTP 10 kali berturut-turut sejak tahun 2015.