TRIBUNJATIM.COM - Bantuan diskon tarif listrik 50 persen bulan Juni-Juli 2025 batal diberikan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah membatalkan diskon tarif listrik.

Dalam siaran yang disiarkan secara daring, Senin (2/6/2025), menurut penjelasan Menkeu, proses untuk membuat anggaran diskon tarif listrik jauh lebih lambat daripada perkiraan.

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat," ungkap Sri Mulyani, dilansir dari Kompas.com, Senin (2/6/2025). 

Dengan demikian, pemerintah tidak bisa merealisasikan kebijakan diskon tarif listrik. 

"Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," sambungnya. 

Baca juga: Daftar 12 Bansos Cair di Bulan Juni 2025, Ada BSU hingga Diskon Tarif Listrik, ini Link Cek Penerima

Pada awalnya, pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik 50 persen pada Juni dan Juli 2025 sebagai salah satu paket stimulus ekonomi. 

Sehingga, kabar tentang diskon tarif listrik telah sampai ke telinga masyarakat luas dan dinantikan realisasinya. 

Dikutip dari Kompas.com, Senin (2/6/2025), pemerintah mengalihkan kebijakan tarif diskon listrik ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang lebih siap disalurkan. 

Sebelumnya, tahap perancangan BSU masih menimbulkan pertanyaan karena pengalaman selama pandemi Covid-19.

Data dari pemerintah dari pelaksaan program tersebut awalnya masih perlu dibersihkan.

Namun, Menkeu menyampaikan data BPJS Ketenagakerjaan telah diperbarui dan terverifikasi.

Dengan kata lain, bantuan sudah siap menjangkau pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta. 

"Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah," terang Sri Mulyani.

BSU sendiri merupakan satu dari lima paket kebijakan insentif yang akan disalurkan pada bulan Juni.