Nantinya, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengimplementasikan program BSU.

BSU juga diberikan untuk 565.000 guru honorer dengan rincian 288.000 guru honorer di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta 277.000 guru honorer di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Diskon tarif listrik diganti subsidi upah ini, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Apalagi, banyak yang terlanjur berharap mendapatkan diskon tarif listrik pada Juni-Juli 2025 ini. 

Warga Kabupaten Tangerang, Hendrawan (30) merasa 'kena prank' pemerintah setelah pembatalan diskon tarif listrik 50 persen untuk bulan Juni dan Juli 2025.

“Lebih ke kecewa, nelongso, dikasih harapan palsu. Ada diskon listrik bulan depan, eh ternyata prank, enggak ada,” kata Hendrawan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/6/2025).

Hendrawan menjelaskan, diskon tarif listrik sebesar 50 persen ini sangat membantu warga.

Ia sendiri sudah merasakan manfaatnya saat pemerintah menerapkan kebijakan tersebut pada Januari dan Februari 2025.

Baca juga: Belasan Tahun Tinggal di Rumah Mewah Terbengkalai Tanpa Listrik & Air, Pak Budi Ungkap Caranya Makan

“Ya kan awalnya sudah senanglah, ada diskon tarif listrik di tengah naiknya harga bahan-bahan pokok ini, ya ada angin segar. Tapi kemarin, agak kecewa juga,” ujar dia.

“Kan di awal tahun itu sempat 50 persen. Tapi, habis itu tuh agak lumayan lonjakan sedikit. Saya enggak tahu deh kenapa,” tambah dia.

Hendrawan mengatakan, ia membayar tagihan listrik pascabayar sebesar Rp 106.443 pada Maret untuk pemakaian Februari karena adanya diskon.

Namun, pada Mei ia harus membayar Rp 477.710 untuk pemakaian bulan April.

“Ya lumayanlah. Sebenarnya bisa saja bayar. Kebutuhan kayak sabun, sampo, minyak dan segala macam sudah ada anggarannya. Tapi, ya bisa dialihkan buat nabung,” ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh Zizi (27), warga Depok yang saat ini indekos di kawasan Jakarta Barat.

Di rumah kos yang disewanya itu, Zizi menggunakan listrik prabayar dengan token, bukan sistem pascabayar.