Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra
TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menemui para sopir truk yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Trenggalek, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Kamis (19/6/2025).
Doding bersama pimpinan dan anggota DPRD Trenggalek lainnya mendengarkan keluhan dari sopir truk yang menolak aturan terbaru Over Dimension and Over Loading (ODOL).
"Ada beberapa tuntutan yang diinginkan oleh sopir-sopir di Trenggalek, yang pertama adalah operasi yang diterapkan pemerintah, operasi ODOL ini mohon dihentikan dahulu sebelum ada keputusan lebih lanjut misalkan dari peraturan presiden atau perubahan revisi undang-undang dan sebagainya," kata Doding, Kamis (19/6/2025).
Baca juga: BREAKING NEWS - Ratusan Sopir Truk di Trenggalek Unjuk Rasa Tolak Revisi UU ODOL, Bukan Maling
Dari yang Doding terima, sopir menilai kondisi ekonomi saat ini sedang sulit ditambah lagi aturan pembatasan tonase atau kapasitas muat truk yang semakin ketat.
Hal tersebut akan membuat biaya distribusi logistik termasuk bahan pokok akan semakin mahal sehingga berdampak pada masyarakat luas.
"Jadi kita harapkan adanya solusi-solusi distribusi konkret dari pemerintahan pusat yang tidak merugikan semua pihak termasuk sopir," lanjutnya.
Sedangkan yang kedua, para sopir menuntut agar harga distribusi logistik bisa ditentukan. Selama ini, realisasi di lapangan para pengusaha distribusi logistik bersaing dengan saling membanting harga.
Hal tersebut memicu muatan yang dibawa seringkali melebih kapasitas demi menutupi keuntungan yang terpangkas dari harga rendah distribusi yang telah dipasang.
Baca juga: Ratusan Sopir Truk di Trenggalek Tolak Revisi UU ODOL, Minta Dibatalkan atau Dicabut
"Lalu yang ketiga adalah untuk merevisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 itu khususnya untuk angkutan umum. Karena ada beberapa hal tafsir-tafsir yang yang ditafsirkan berbeda," jelasnya.
Selain itu banyak tuntutan lain yang disuarakan oleh 7 asosiasi sopir truk di Trenggalek melalui DPRD Trenggalek.
Merespon hal tersebut, DPRD Trenggalek memfasilitasinya dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat, serta DPR RI agar aspirasi dari sopir truk Trenggalek bisa didengar dan ditindaklanjuti.
Surat tersebut ditandatangani Doding serta perwakilan dari sejumlah asosiasi sopir truk Kabupaten Trenggalek.