Warga memohon agar ada audit menyeluruh terhadap data penerima di wilayah mereka.

Harapannya, bantuan dapat kembali ke tujuan mulianya, yakni menopang hidup mereka yang paling membutuhkan.

Keluhan serupa dilaporkan seorang ibu hamil.

Di saat perutnya semakin membesar, seorang ibu hamil di Kabupaten Banyumas justru harus menelan pil pahit.

Namanya tiba-tiba dicoret dari daftar penerima PKH, bantuan sosial yang selama ini menjadi salah satu penopang hidup keluarganya.

Melalui sebuah aduan publik pada Rabu (18/6/2025), ia menyuarakan protesnya yang berlandaskan rasa keadilan.

Kekecewaannya memuncak saat ia membandingkan nasibnya dengan para penerima bantuan lain di lingkungannya yang ia nilai jauh lebih sejahtera.

"Berbanding terbalik dengan yang lain, rumahnya bagus-bagus, emas pada pakai, punya tanah, punya sawah, tapi mereka masih menerima," tulisnya dalam aduan tersebut.

Ia pun memaparkan kondisinya yang menurutnya sangat layak dibantu.

Saat ini, ia tidak hanya sedang mengandung, tetapi juga masih menanggung dua anak kecil yang membutuhkan biaya sekolah dan bahkan belum memiliki rumah sendiri.

"Padahal saya lagi hamil dan mempunyai dua anak lagi, rumah saja saya belum punya, anak masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya buat sekolah," ratapnya.

Penghentian bantuan yang tiba-tiba ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akurasi data dan proses verifikasi penerima bansos di lapangan.

Merasa diperlakukan tidak adil, sang ibu memberanikan diri untuk bersuara dan memohon perhatian dari pemerintah daerah.

"Apakah adil...????? Mohon bantuannya pemerintah Banyumas," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, keluhan yang menyentuh rasa keadilan publik ini tercatat belum mendapatkan tanggapan resmi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Anisyah Akhirnya Terima SK PPPK di Usia 56, sempat Berkali-kali Gagal Tes CPNS: Sisa 1 Tahun