Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Upaya untuk terus menekan jumlah kasus stunting di Jawa Timur memerlukan perhatian seluruh pihak. Agar angka kasus semakin turun, DPRD Jatim terus getol mendorong agar berbagai upaya program penguatan perlu terus dilakukan.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengungkapkan angka stunting di Jawa Timur saat ini menunjukkan tren penurunan. Ia berkaca dari data tahun 2024 bahwa angka prevalensi stunting di Jawa Timur berada di kisaran 14,7 persen. 

Angka tersebut turun dari data sebelumnya yakni 17,7 persen. "Saya pikir ini salah satu potret keberhasilan pemerintah di dalam mengawal program stunting," kata Puguh dalam podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat dikutip Senin (4/8/2025). 

Baca juga: Kembangkan Pelayanan Berbasis Digital, Desa Kauman Bojonegoro Siap Ukir Prestasi di Ajang Nasional

Stunting tak bisa diremehkan. Sebab, stunting bisa mengancam keberlangsungan demografi bangsa ke depan. Puguh mengungkapkan upaya penanggulangan stunting memang butuh andil seluruh pihak. Karena stunting tidak saja isu daerah namun juga menjadi isu nasional. 

Dari upaya yang dilakukan di Jawa Timur, Puguh menilai Pemprov sudah melaksanakan berbagai upaya apik kolaborasi dengan pemerintah pusat. Program dimaksud diantaranya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya gizi seimbang serta kesadaran sanitasi.

Diluar program itu juga adalah kucuran bantuan terhadap warga terutama yang masuk kategori miskin ekstrem. Politisi PKS ini menilai anggaran untuk penanggulangan stunting di Jawa Timur sudah cukup kuat.

Meskipun tak dipungkiri dengan jumlah daerah yang besar dan penduduk yang banyak berbagai upaya perlu terus digenjot. 

Baca juga: Pemkab Pacitan Pastikan Perlindungan dan Hak Anak Terpenuhi dalam Perda Penyelenggaraan KLA

Terutama di beberapa daerah yang perlu perhatian lebih. Intervensi Pemprov untuk daerah perlu dipilah. 

"Saya pikir perlu intervensi khusus terutama daerah di Jawa Timur yang tingkat prevelensi masih tinggi. Misalnya dalam bentuk kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mengena," terangnya.