Ia menyebut kebijakan PBB-P2 tersebut memberatkan masyarakat.

"Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo dari jabatan kepala daerah. Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal," ujar Herman saat menjadi pembicara dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

Menurut Herman, masalah utama terletak pada minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pajak tersebut.

Sudewo Dinilai Tidak Peka dan Arogan

Herman menambahkan, kenaikan PBB-P2 yang signifikan seharusnya disertai dialog dengan warga.

Ia menilai respons Sudewo terhadap situasi ini tidak sensitif dan memicu kemarahan publik.

"Kedua, respons dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan, memancing kekecewaan publik di Pati," ujar Herman.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di alun-alun Pati itu bahkan sempat ricuh, dengan Sudewo dilempari sandal saat menemui massa.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com