Poin Penting:

• Tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Jombang sama seperti tahun 2025. 
• Pemkab Jombang telah menyiapkan skema stimulus bagi warga yang terdampak kenaikan tarif pajak di kluster tertentu.
• Bupati Jombang, Warsubi menyinggung penggunaan APBD yang difokuskan untuk kepentingan rakyat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memastikan tidak akan ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sama seperti tahun 2025. 

Kepastian ini disampaikan Bupati Jombang, Warsubi, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pidato kebangsaan Presiden Prabowo Subianto melalui Live Streaming di Gedung DPRD Jombang, Jumat (15/8/2025).

"Untuk di Kabupaten Jombang saya jamin tidak ada kenaikan. Sama dengan tahun 2025. Apabila masyarakat keberatan silakan ajukan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan sudah kami siapkan juga tim khusus untuk menanggulangi masyarakat yang keberatan dalam rangka untuk diberikan stimulus penurunan," ucapnya saat dikonfirmasi awak media usai rapat paripurna.

Warsubi menjelaskan, penyesuaian tarif PBB P2 dilakukan semata-mata untuk menindaklanjuti permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kedua kementerian meminta sinkronisasi tarif pajak daerah agar sejalan dengan kebijakan keuangan pusat.

“Awalnya di Jombang ada 10 tarif. Sekarang kami tetapkan menjadi 4 tarif sesuai arahan pusat. Kalau pusat menghendaki tarif tunggal. Ini bukan kenaikan, justru ada segmen yang tarifnya turun,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan 4 tarif tersebut berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB P2.

Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan skema stimulus bagi warga yang terdampak kenaikan tarif di kluster tertentu. 

Baca juga: Aktivis Jombang Nilai Bupati Warsubi Tak Bisa Lepas Tangan, Ingatkan Potensi Penolakan seperti Pati

“Bagi masyarakat yang keberatan, silakan ajukan ke Bapenda. Kami sudah bentuk tim khusus untuk menindaklanjuti dan memberikan stimulus penurunan sesuai regulasi,” ungkapnya.

Warsubi juga menyebutkan, sebagian besar dampak justru menguntungkan warga.

“Yang turun kita biarkan. Yang naik akan kita bantu agar tidak membebani masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas pajak, Warsubi menyinggung penggunaan APBD yang difokuskan untuk kepentingan rakyat.

Ia menyebut, perbaikan jalan desa sudah mulai berjalan, termasuk pengawasan melalui mandor desa, serta peningkatan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.