Poin Penting:

• Sebagian besar warga Blitar yang belum melakukan perekaman KTP elektronik adalah pemula atau anak yang menginjak usia 17 tahun pada 2025 ini.
• Dispendukcapil akan melakukan jemput bola untuk melakukan perekaman KTP ke masyarakat.
• Dispendukcapil juga akan melakukan pembersihan data warga yang belum melakukan perekaman KTP pada April 2026.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Sekitar 13.000 warga yang sudah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, belum melakukan perekaman KTP elektronik pada tahun 2025. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, Tunggul Adi Wibowo mengatakan, sebagian besar warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, yaitu, pemula atau anak yang menginjak usia 17 tahun pada 2025 ini.

"Sampai saat ini masih ada 13.000 warga yang belum perekaman KTP. Sebagian besar yang belum perekaman pemula, anak-anak yang usia 17 tahun hingga Desember 2025," kata Tunggul, Jumat (15/8/2025). 

Dikatakannya, pemula yang belum perekaman KTP rata-rata beranggapan akan melakukan perekaman setelah usianya genap 17 tahun.

Padahal, perekaman KTP bisa dilakukan pada usia 16 tahun.

"Sebenarnya, mereka bisa perekaman dulu, cetaknya nanti saat usia 17 tahun," ujarnya. 

Saat ini, kata Tunggul, Dispendukcapil melakukan pendataan dan pemetaan berdasarkan data base warga yang belum melakukan perekaman KTP.

Setelah itu, Dispendukcapil akan melakukan jemput bola untuk melakukan perekaman KTP ke masyarakat. 

Baca juga: Fakta Lima Warga Trenggalek Jadi Penganut Aliran Kepercayaan, Kini Tercatat Resmi di KTP

"Termasuk, kami akan melakukan perekaman KTP dengan cara jemput bola ke sekolah-sekolah," katanya. 

Menurut Tunggul, Dispendukcapil juga akan melakukan pembersihan data warga yang belum melakukan perekaman KTP pada April 2026.

Dispendukcapil melakukan konfirmasi ke desa terkait data warga yang belum melakukan perekaman KTP. 

"April tahun depan kami lakukan pembersihan data warga yang belum perekaman. Kami cek ke desa, data warga itu masih ada atau tidak," ujarnya.