“Tentu Pak Ridwan Kamil yang sebetulnya diundang, tapi beliau tidak bisa hadir karena menjalankan profesi. Beliau mengutus pengacara untuk mengambil hasilnya,” kata Muslim di lobi Bareskrim Polri, Rabu, dikutip dari Kompas.com.

Muslim menegaskan, ketidakhadiran Ridwan Kamil bukan masalah karena agenda hari ini bersifat teknis dan administratif.

“Tes DNA ini sifatnya administratif. Jadi pengacara memang diberi mandat untuk itu. Sama juga dengan Lisa Mariana yang diwakili pengacara,” ujarnya.

Baca juga: Sosok Atalia Praratya, Beri Dukungan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana yang Kini Menunggu Hasil Tes DNA

Siap Terima Apapun Hasilnya

Namun, ia memastikan Ridwan Kamil siap menerima apa pun hasilnya.

“Apapun hasilnya, Pak Ridwan Kamil menerima dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Karena itulah bentuk penghormatan beliau kepada proses hukum,” tutur Muslim.

Muslim menegaskan, Ridwan Kamil tidak menitipkan pesan khusus selain meminta tim kuasa hukum hadir mewakilinya.

“Beliau sampaikan kepada kami, ‘Pak Muslim, saya tidak bisa hadir karena sedang menjalani profesi saya. Silakan Pak Muslim dan teman-teman kuasa hukum untuk mewakili saya menerima hasil tes DNA tersebut’,” kata Muslim menirukan pesan Ridwan Kamil.

Baca juga: 5 Hal Meyakinkan Lisa Mariana Soal Ridwan Kamil Ayah Biologis Putrinya, Hasil Tes DNA 3 Minggu Lagi

Awal Kasus Ridwan Kamil Vs Lisa Mariana

Perseteruan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini bermula ketika Lisa Mariana mengaku anaknya adalah hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.

Ia menggugat ke Pengadilan Negeri Bandung terkait status anak sekaligus menuntut ganti rugi belasan miliar rupiah.

Ridwan Kamil membantah klaim tersebut dan melaporkan balik Lisa atas dugaan pencemaran nama baik dengan tuntutan Rp 105 miliar.

Melalui Instagram, RK menegaskan tuduhan itu adalah fitnah bermotif ekonomi. “Ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” tulisnya.

Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana pada 11 April 2025. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 51 Ayat (1) juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 48 Ayat (1), (2) jo Pasal 32 Ayat (1), (2), dan/atau Pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com