Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyoroti distribusi beras medium di sejumlah daerah yang belum merata.

Untuk itu, ia menginstruksikan bupati dan wali kota memastikan distribusi beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar hingga pasar tradisional. 

Langkah ini menurutnya sangat penting, untuk menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. 

“Posisi Jatim saat ini, alhamdulillah, nilai tukar petani mengalami peningkatan. Rasio ketersediaan beras di Jatim, kalau Pak Mentan menyampaikan stok sekian, Jatim sebagai lumbung pangan nasional, rasio ketersediaan beras kita punya surplus besar," ujar Khofifah, Jumat (22/8/2025). 

Tetapi di pasar terkait beras SPHP, Khofifah menilai butuh dorongan khusus.

Sebab, terjadi kelangkaan beras SPHP yang merupakan kategori medium. 

"Terkait SPHP ini butuh dorongan khusus supaya beras-beras medium ini ke pasar-pasar tradisional,” kata Khofifah.

Dia pun mengungkap fakta yang didapat saat kunjungan ke Pasar Tanjung di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu.

Menurut dia, beras medium SPHP tidak tersedia dalam waktu yang relatif lama.

“Saya ke Jember, ke Pasar Tanjung, lantai 1 tidak ada beras SPHP. Lantai 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan? Mulai April,” ungkapnya.

Baca juga: Percepat Program Nasional, Khofifah Pertemukan Menteri, BUMN hingga Bupati/Wali Kota se-Jatim

Menurutnya, kondisi ini harus segera direspons cepat oleh pemerintah daerah.

Sebab, pada 1 September 2025 mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data konsumsi rumah tangga, di mana beras menjadi komoditas utama. 

Jika masyarakat tidak bisa mendapatkan beras medium dan terpaksa membeli beras premium, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada angka kemiskinan di daerah.

“Mereka sebenarnya kemampuannya pada beras medium. Tapi mereka tidak temukan itu sehingga mereka harus beli beras premium. Dan seterusnya nanti akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah dan secara kumulatif di Jatim,” jelasnya.

Khofifah menegaskan, dengan ketersediaan beras yang melimpah di Jawa Timur, tantangan utama saat ini bukan pada produksi, melainkan distribusi. 

Karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk lebih intensif turun ke lapangan dan memastikan pasokan beras medium benar-benar sampai di pasar-pasar tradisional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan merespons temuan tersebut.

Dia mengakui distribusi beras medium sempat menghadapi beberapa kendala di lapangan, namun saat ini sudah teratasi.

Menurut Zulkifli, salah satu kendala tersebut yaitu kasus beras oplosan.

Kasus tersebut, kata dia, sempat membuat Bulog menahan distribusi akibat kekhawatiran berlanjutnya praktik tersebut di lapangan oleh sejumlah oknum.

“Tapi ini sekarang sudah beres, tinggal packaging,” kata dia.

Zulkifli pun menginstruksikan ke Bulog agar distribusi beras medium dilakukan langsung ke pasar tradisional. Sehingga bisa segera diakses masyarakat.

“Bukan lewat operasi pasar,” tutup Zulkifli.