Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember tengah membebaskan lahan untuk melanjutkan rencana pembangunan Jalan Lintas Selatan Pantai Selatan (JLS Pansela) Jember-Banyuwangi.
Lahan yang akan dibebaskan itu berada di kawasan hutan milik warga dan perkebunan milik PTPN I Regional 5 Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyebutkan, panjang jalur JLS Pansela di Jember lebih dari 91,55 kilometer.
"Sepanjang lebih dari 32,10 kilometer jalan sudah terbangun dan lebih dari 59,45 kilometer belum terbangun," ucapnya ketika menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi atas Raperda PAPBD 2025, Senin (4/8/2025) malam.
Panjang jalan yang belum dibangun itu juga sudah termasuk usulan Trans South-South Java Road Project Phase II Asian Development Bank (TRSS Phase II-ADB).
Baca juga: Pembangunan Jalur Lintas Selatan Banyuwangi-Jember Tersisa 14,1 Km, Pemkab: Lanjut Tahun Depan
TRSS Phase II - ADB merupakan proyek pembangunan jalan lintas selatan di Jawa bagian selatan yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai salah satu sumber pendanaannya.
Fawait mengatakan, pembangunan konstruksi jalan dan jembatan JLS Pansela akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI.
"Sedangkan pembebasan lahan atau pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember," katanya.
Pembangunan JLS Pansela merupakan proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Sebelumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jember mendorong pemkab segera menuntaskan pembangunan JLS Pansela.
Baca juga: Sempat Dikabarkan Hilang Saat Cari Biji, Nenek Maati Ditemukan Selamat di Jember
Jalur tersebut diharapkan menjadi jalan penghubung Jember-Banyuwangi selain jalur Gumitir yang saat ini tengah dalam perbaikan dan kerap memakan korban karena kecelakaan maupun longsor.
Krisis BBM yang melanda Jember pekan lalu akibat dari penutupan total jalur Gumitir Jember dinilai perlu menjadi pelajaran berharga.
Langkah antisipasi kelangkaan BBM terulang kembali harus dilakukan sejak sekarang.
"Yang tentunya berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat," ucap Ikbal Wilda Fardana, Ketua Fraksi PPP DPRD Jember.
Baca juga: Kasus Buruh di Jember Tewas di Mess Perusahaan, Disnaker Jatim Inspeksi ke PT. Sungai Budi
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga membahas soal Jalur lintas selatan (JLS) atau yang juga dikenal sebagai Jalur Pantai Selatan (Pansela) penghubung Kabupaten Banyuwangi-Jember masih menyisakan sekitar 14,1 kilometer (km). Kapan pembangunan akan dilanjutkan?
"Harapannya bisa dilanjutkan pembangunannya (oleh pemerintah pusat) tahun depan," kata Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Selasa (26/8/2025).
Ada dua titik lokasi yang belum tersambung. Pertama di kawasan Hutan KPH Banyuwangi Selatan. Kedua di kawasan Kendeng Lembu dan Malangsari di wilayah milik PTPN.
Untuk titik lokasi di kawasan hutan, kata Mujiono, pemerintah akan mengukur batas-batasnya. Setelah itu, baru dilakukan penggantian tegakan.
"Kemudian baru dilanjutkan pengerjaan konstruksinya," kata dia.
Sementara pada titik kawasan kebun, pemerintah provinsi tengah melakukan penetapan lokasi. Setelahnya tahapan itu selesai, proses penggantian lahan bisa dilakukan.
Menurut dia, proses penggantian lahan itu diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemkab Banyuwangi berharap, pembangunan JLS bisa dilanjutkan. Sebab, keberadaannya bakal mendukung aksebilitas warga Banyuwangi di kawasan selatan.
Apabila jalur tersebut terbangun, pemkab akan menghidupkan jalur lama dari Banyuwangi Selatan yang bakal terhubung langsung dengan JLS.
"Sehingga warga dari Kandangan, Sarongan kalau mau ke Jember, tidak harus muter lagi ke utara lewat Jajag. Ada jalur lama di kawasan kebun yang akan kami hidupkan kembali. Ini akan mendukung aksebilitas masyarakat," tutur dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com