Sikap Pemkot dan Polres Batu Agar Kasus Keracunan MBG di SMPN Tak Terulang Lagi

Poin Penting:

• Insiden Pemicu: Keracunan belasan siswa SMPN 1 Batu akibat makanan MBG yang diduga basi atau tidak layak.
• Aksi Cepat: Polres Batu dan Pemkot Batu berkoordinasi mencari solusi atas masalah manajemen operasional dan komunikasi publik MBG.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Kasus keracunan belasan siswa SMP Negeri 1 Batu hingga satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sisir Kota Batu dinonaktifkan sementara, membuat Pemerintah Kota Batu beserta dengan pihak Kepolisian segera bergerak cepat melakukan koordinasi agar kejadian itu tak terulang.

Terlebih dalam pendisitribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batu ada momen makanan yang diterima para siswa tak layak makan, mulai dari nasi dan sayur yang basi, Lauk ayam yang masih merah, piring yang bau amis, hingga rasa masakan yang hambar.

Untuk itu pihak Polres Batu berkoordinasi dengan Pemkot Batu untuk mencari jalan keluar penyebab  belasan siswa muntah-muntah karena menyantap makanan yang diduga telah basi.

Baca juga: Festival Tabebuya 2025 di Kota Batu, Warga Menyayangkan Banyak Bunga yang Gugur

Menurut Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata ada dua permasalahan yang dibahas yakni soal manajemen operasional dan komunikasi publik. 

“Rekomendasi dalam penyelesaian problematika yang terjadi pada MBG, untuk Badan Gizi Nasional baiknya harus memperketat Verifikasi SPPG. Harus benar-benar dilihat dari fasilitas dapur, komunikasi SDM rasio, kepatuhan dan kelengkapan paket makanan yang dibagikan ke siswa,” kata AKBP Andi Yudha, Minggu (5/10/2025).

Selain itu juga dibahas terkait SOP pengiriman dan pengembalian paket makanan, gradasi volume pada produksi paket bagi SPPG dengan role model SPPG Pemda.

Baca juga: Tagana Kota Batu Kirim Bantuan Sayuran untuk Dapur Umum Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

Tak lupa juga soal keseragaman SOP bagi penerima manfaat atau siswa menjadi wewenang Dinas Pendidikan, sedanhkan SOP penanganan korban gangguan kesehatan melalui Dinas Kesehatan.

“Kesimpulannya, tentunya harus menyamakan persepsi melalui perkuat sosialisasi atas aturan BGN yang dinamis dan untuk komunikasi publik soal masalah MBG melalui Wali Kota tentang perlindungan penerima manfaat dan Koordinator SPPG tentanf manajemen pembangunan dan operasional SPPG. Selain itu juga penting dilakukan Monev bersama sercara berkala,” jelasnya.