Buntut dari Sengketa Sumber Air, Warga Giripurno Tagih Janji Yayasan Al-Hikmah

Ringkasan Berita:

• Warga Dusun Sabrang Bendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji menagih janji pihak Yayasan Al-Hikmah dan Pemerintah Kota Batu terkait kesepakatan atas sengketa sumber air dan fasilitas umum.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

SURYAMALANG.COM, BATU - Warga Dusun Sabrang Bendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, menagih janji pihak Yayasan Al-Hikmah dan Pemerintah Kota Batu.

Janji tersebut terkait kesepakatan atas sengketa sumber air dan fasilitas umum (fasum).

Baca juga: Belasan Rumah di Situbondo Terbakar selama Triwulan Pertama di Tahun 2026, Kerugian Rp529 Juta

Persoalan utama ialah penutupan akses menuju sumber mata air oleh pagar beton milik yayasan.

Padahal pihak Al-Hikmah diwajibkan membuka kembali akses tersebut untuk kepentingan irigasi dan air bersih masyarakat dan itu masuk dalam poin kesepakatan.

Selain perkara akses jalan, warga juga menuntut pemulihan fungsi irigasi dan normalisasi sejumlah sumber air.

Seperti Sumber Samin dan Kali Sabrang Bendo, yang debitnya dilaporkan menyusut drastis sejak 2025.

Diduga penyusutan ini akibat aktivitas sumur bor milik yayasan yang berada di dekat titik sumber.

Sebelumnya, pihak-pihak tersebut telah bersepakat pada 31 Desember 2025 lalu yang tertuang dalam 14 kesepakatan, termasuk pekerjaan fisik yang targetnya rampung dalam 90 hari.

Bahkan, kesepakatan tersebut juga ditandatangani oleh Wali Kota Batu Nurochman dengan tenggang waktu 3 bulan.

Namun kenyataannya, warga menilai kesepakatan itu sampai dengan sekarang hanya jalan di tempat.

"Kenyataanya tiga bulan lebih tidak ada realisasi sama sekali. Makanya kami menggelar demo kemarin untuk menggugat 14 poin kesepakatan," kata Perwakilan warga Giripurno, Ali Wibowo, Rabu (29/4/2026).

Ali menegaskan apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak yayasan maupun Pemkot Batu, warga akan kembali menggelar demo yang dengan massa yang lebih besar.

Sementara itu Camat Bumiaji, Thomas Maido, mengaku akan menindaklanjuti tuntutan warga.

Termasuk mengevaluasi total dan dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pemangku kepentingan.

"Seharusnya pendampingan dipercepat agar realisasi tidak semakin molor."

"Fasum harus terbuka untuk publik dan kembali pada fungsi asalnya," ujar Thomas.

Pihak yang akan diajak bertemu untuk berkoordinasi di antaranya pihak Yayasan Al-Hikmah, DPUPR, DLH, BPN dan Pemerintah Desa Giripurno.