Harga BBM Naik

Harga Pertamax Meroket, Pemkot Blitar Pilih Perketat Operasional Kendaraan Dinas

Pemkot Blitar mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) memperketat penggunaan kendaraan dinas imbas kenaikan harga Pertamax.

Tayang:
Penulis: Samsul Hadi | Editor: Januar
Tribun Jatim Network/Samsul Hadi
PERTAMAX NAIK: Kepala BPKAD Kota Blitar, Heru Eko Pramono. Pemkot Blitar memperketat operasional kendaraan dinas imbas kenaikan harga pertamax. 
Ringkasan Berita:
  • Pemkot Blitar mengimbau seluruh OPD untuk memperketat penggunaan kendaraan dinas sebagai respons terhadap kenaikan harga Pertamax, guna menghemat anggaran BBM yang telah ditetapkan sebelumnya.
  • Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Heru Eko Pramono, meminta kendaraan dinas yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat digunakan secara lebih bijak dan efisien.

 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Pemkot Blitar mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) memperketat penggunaan kendaraan dinas imbas kenaikan harga Pertamax

Hal itu dilakukan untuk menghemat anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas yang sudah terplotting sebelum ada kenaikan harga pertamax. 

"Kenaikan harga pertamax ini berlaku nasional. Dengan kondisi itu, kami otomatis lebih mengetatkan kembali kegiatan-kegiatan yang berdampak pada penggunaan BBM," kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, Kamis (11/6/2026). 

"Terutama penggunaan kendaraan dinas yang bukan bersifat layanan masyarakat, sudah kami imbau untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sarana kendaraan," lanjutnya. 

Heru juga mengimbau untuk kegiatan rapat lebih baik menggunakan media sosial seperti zoom untuk mengurangi operasional kendaraan dinas. 

Baca juga: Pertamax Naik Nyaris Rp4.000, Warga Bojonegoro Ramai-Ramai Migrasi ke Pertalite demi Hemat

Menurutnya, di level regional provinsi dan nasional juga banyak menggunakan media sosial zoom untuk kegiatan rapat.

"Seperti hari ini, kami ada kegiatan dengan BPKP dan Kemenkeu via zoom. Jadi kami tidak perlu hadir di lokasi acara," ujarnya. 

Heru mengatakan, untuk sementara, upaya yang bisa dilakukan untuk penghematan penggunaan BBM, yaitu, dengan cara pengetatan operasional kendaraan dinas.

"Karena plafon anggaran BBM sudah terplotting di masing-masing perangkat daerah. Khusus penggunaan BBM operasional dinas yang bukan layanan masyarakat, kami imbau untuk berhemat," katanya.

 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved