Bersinergi Atasi Masalah Jalan Poros Desa, KWG & DPRD Gresik Gelar Dialog Bareng Kades

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sugiyono

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M Syahrul Munir, memikirkan kondisi Jalan Poros Desa (JPD) di Kabupaten Gresik yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemangku kepentingan, eksekutif maupun legislatif.

Menurut Syahrul, berdasarkan data terbaru, tingkat kemantapan Jalan Poros Desa (JPD) baru mencapai 69 persen, sehingga perbaikan infrastruktur dinilai perlu menjadi prioritas antara legislatif dan eksekutif.

Baca juga: 19 SPPG di Sidoarjo Dihentikan Sementara Operasionalnya oleh BGN Imbas Belum Ada IPAL yang Memadai

"Sebagai upaya mencari solusi, besok Komunitas Wartawan Grissee (KWG) bersama DPRD Gresik menggelar dialog publik bertema Sinergi DPRD Gresik dan KWG Dalam Mengawal Jalan Poros Desa di Gedung Nasional Indonesia, 2 Juni 2026," kata Syahrul kepada wartawan, Senin, (1/6/2026).

Selain itu, Syahrul juga menambahkan,  kondisi JPD saat ini memang menjadi perhatian serius oleh Pemkab Gresik.

Menurutnya, keberadaan jalan yang layak sangat penting untuk menunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa.

"JPD ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Kalau akses jalannya baik, maka mobilitas warga lancar dan dampaknya ekonomi Desa juga ikut tumbuh," imbuhnya.

Selain itu, Syahrul menegaskan, DPRD selaku penggagas kebijakan, berkomitmen mendukung penanganan JPD melalui penguatan anggaran.

Menurut Syahrul, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. 

"Selama ini memang belum semua ruas JPD mendapat perhatian optimal," ujar Sayhrul.

"Melalui dialog ini kami berharap, muncul solusi bersama, sehingga pembangunan jalan poros desa benar-benar menjadi prioritas,"  imbuhnya.

Sementara Ketua KWG, Miftahul Arif mengatakan, dialog ini perlu dilakukan agar DPRD Kabupaten Gresik bersama Pemkab Gresik bisa mengetahui kondisi riil kendala di lapangan.

Maka, dialog ini bisa mencari sekala prioritas perbaikan JPD yang membutuhkan penanganan.

Selain menghadirkan pemangku kebijakan, yaitu DPRD dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, perwakilan Kepala Desa juga diundang untuk menyampaikan kondisi riil JPD yang rusak.

"Kami berharap dialog nanti berjalan lancar, terbuka dan menghasilkan gagasan yang konstruktif untuk pembangunan jalan poros desa," kata Miftahul Arif.