Bakal Gelar Aksi Damai 11 September, Pejuang Gayatri Tulungagung Galang Donasi

Poin Penting:

• Pejuang Gayatri menggalang donasi untuk aksi damai 11 September 2025 nanti di Tulungagung.
• Mereka juga mendirikan tenda kecil di sisi timur Alun-alun Tulungagung untuk menggalang donasi.
• Masyarakat sudah banyak yang menyumbang air minum, bahkan donasi uang untuk aksi ini.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Sebuah tenda kecil didirikan Pejuang Gayatri di sisi timur Alun-alun Tulungagung, Jawa Timur, untuk menggalang donasi aksi damai 11 September 2025 nanti. 

Masyarakat sudah banyak yang menyumbang air minum, bahkan donasi uang untuk aksi ini.

Menurut salah satu Koordinator Aksi, Ahmad Dardiri, penggalangan donasi ini dimulai pada Jumat (5/9/2025) malam. 

“Ini antusiasme warga, setelah ada pemberitahuan aksi damai Pejuang Gayatri. Banyak yang mau bantu, tetapi mereka tidak bisa ikut turun,” ujar Dardiri, Sabtu (6/9/2025).

Mereka yang tidak ikut serta dalam aksi ini yang menyumbangkan donasi.

Salah satu koordinator aksi sengaja mengosongkan rekening, untuk menampung donasi dana.

Mereka yang menyumbang termasuk para pekerja migran yang ada di luar negeri. 

“Tentu kami tidak bisa ungkap besarannya. Namun setelah aksi kami akan buka semua, penggunaannya untuk apa saja,” jelas Dardiri.

Ada juga warga yang akan berdonasi bahan makanan, seperti pisang dan ubi.

Mereka terutama warga pegunungan yang punya kepedulian dengan aksi ini. 

Dardiri mengaku akan menggaungkan isu nasional yang berkembang belakangan ini.

Baca juga: Aksi Damai Magetan Bersuara di DPRD dan Mapolres Magetan Berjalan Kondusif

Namun tidak ketinggalan isu regional yang dinilai lebih mengena, dan lebih penting untuk masyarakat Tulungagung.

Aksi ini salah satunya menyambung hearing Massa Komite Juang Reforma Agraria (KJRA) Tulungagung di DPRD Tulungagung, pada Selasa (19/8/2025) lalu.

Saat itu KJRA mengusung isu reforma agraria, satu di antaranya mempermasalahkan pembangunan makam modern di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung, yang dinilai ilegal.

“Sasaran aksi, berangkat dari GOR (Lembupeteng) ke (kantor) ATR/BPN. Kami berhenti di sana sebentar menyampaikan aspirasi, kemudian ke kantor dewan,” ungkap Dardiri. 

Dalam surat pemberitahuan ke Polres Tulungagung, jumlah massa 1.000 orang. 

Dardiri mengakui, dengan massa besar, maka risikonya juga besar.

Karena itu, ia sebenarnya lebih menekankan massa kecil dengan mementingkan substansi dan esensi gerakan.

“Aksi ini untuk mendorong kinerja atau karakter kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan pemerintahan nasional, serta DPRD agar bekerja profesional,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi penyusup yang menunggangi aksi, Dardiri dan kawan-kawan akan melakukan upaya pengamanan.

Massa aksi dilarang mengenakan masker agar mudah dikenali, tidak boleh mengenakan atribut organisasi tertentu, dan jika mengenakan topi harus dibalik.

Selebihnya akan ada tanda pengenal khusus yang akan disampaikan saat pelaksanaan aksi. 

“Kami terapkan strategi pengamanan. Tanda itu hanya akan kami sampaikan saat Kamis pagi,” pungkasnya.