Muncul Sejumlah Masalah dalam Realisasi MBG, Kosgoro 1957 Minta Program Tak Disetop

Poin Penting:

• Muncul sejumlah persoalan dalam realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Ketua Umum Ormas Kosgoro 1957, Dave Laksono, menilai, MBG diharapkan tetap berlanjut atau tidak harus disetop. 
• Namun harus tetap dilakukan evaluasi untuk mencari penyebab dugaan keracunan menu MBG.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Beberapa persoalan yang muncul dalam realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu segera dicarikan solusi.

Namun sembari melakukan evaluasi mendalam, secara umum program MBG ini diharapkan tetap berlanjut atau tidak harus disetop. 

Usulan ini muncul dari Ketua Umum Ormas Kosgoro 1957, Dave Laksono.

Saat ditemui di sela kegiatan di Kantor Golkar Jatim di Surabaya, Dave yang juga legislator DPR RI ini menilai jika program ini disetop, maka akan merugikan masyarakat. 

"Tentunya setiap permasalahan yang muncul itu harus ada auditing ataupun juga pemeriksaan yang teliti, hingga dapat diketahui persis titik persoalannya ada di mana," kata Dave dalam sesi wawancara, Jumat (26/9/2025).

Belakangan ini, beberapa persoalan memang muncul dalam program MBG.

Di sejumlah wilayah, laporan tentang dugaan keracunan yang dialami siswa bermunculan.

Dave mendorong agar hal ini dilakukan penelitian lebih jauh.

Namun, ia tak sependapat jika program ini harus terhenti untuk sekadar evaluasi. 

Investigasi memang harus dilakukan.

Dia mengatakan, secara umum program ini perlu terus berjalan.

"Bukan dihentikan, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat khususnya anak-anak sekolah. Jadi dilakukan investigasi di tiap-tiap titik sehingga kita tahu persis permasalahannya apa," terang politisi muda Partai Golkar ini. 

Baca juga: SPPG di Tuban Hentikan Operasional Usai Kasus Dugaan Keracunan MBG, Padahal Baru Buka Seminggu

Terpisah, Ketua Kosgoro 1957 Jawa Timur, Ahmad Labib mengungkapkan, agar peristiwa ini tidak terulang ke depan, maka pengawasan di dapur perlu terus diperketat.

Labib juga mengatakan, program ini tak perlu dihentikan karena sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi langkahnya ya monitoring perbaikan di pengawasan," terang Labib.