Aturan Baru Pemkab Tuban Perketat Pelaksanaan Program MBG, Maksimal Dikonsumsi Setelah 3 Jam Dimasak

Poin Penting : 

• Pemkab Tuban bakal memperketat standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Ini menyusul adanya dugaan keracunan makanan di SMK Negeri 1 Palang, Tuban, Jawa Timur yang menimpa 6 siswa
• Salah satu aturan baru yang diterapkan, makanan dalam program MBG wajib dikonsumsi maksimal tiga jam setelah dimasak

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Pasca dugaan kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa enam siswa SMK Negeri 1 Palang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memperketat standar pelaksanaan program tersebut, Rabu (8/10/2025).

Makan Bergizi Gratis, sebuah program prioritas nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari strategi besar menuju Generasi Emas 2045.

Salah satu aturan baru yang diterapkan adalah ketentuan bahwa makanan dalam program MBG wajib dikonsumsi maksimal tiga jam setelah dimasak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban, Abdul Rakmat, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas, kesegaran, serta keamanan makanan bagi para siswa penerima program.

Baca juga: Alasan Tuban Belum Berlakukan Insentif untuk Guru Penanggung Jawab Program MBG

“Jarak waktu ideal antara dimasak hingga dimakan pada program MBG maksimal tiga jam setelah dimasak. Tujuannya agar makanan tetap segar, higienis, dan aman bagi anak-anak,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Tuban juga menetapkan empat rumusan strategis dalam pelaksanaan program MBG.

Pertama, penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Penerbitan sertifikat ini akan dikoordinasikan langsung oleh Dinas Kesehatan P2KB.

Kedua, dilakukan pengawasan berkala terhadap operasional SPPG, mulai dari bahan pangan, kondisi dapur, hingga petugas yang terlibat. Setiap dapur penyedia juga diwajibkan menyediakan bank sampel pangan serta melakukan uji mikrobiologi dan tes nitrit secara rutin.

Ketiga, pengukuran dampak program MBG terhadap status gizi anak dilakukan melalui pengukuran antropometri bulanan oleh guru atau kader kesehatan. Data hasil pengukuran akan terintegrasi dengan database Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah pada sistem Satu Sehat.

Keempat, Pemkab Tuban menyiapkan mekanisme respons cepat jika terjadi kasus keracunan pangan.

“Seluruh elemen harus saling terhubung, mulai dari pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program MBG agar berjalan sesuai standar,” pungkasnya.

Enam Siswa Keracunan

Enam siswa SMK Negeri 1 Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengalami gejala keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (24/9/2025).

Keenam siswa tersebut terdiri dari lima siswi dan satu siswa.

Hari ini, mereka mendapatkan menu nasi goreng yang disajikan dengan telur ceplok, timun, dan buah anggur.

Salah satu wali murid, Juharti (52), warga Desa Wangun, Tuban, mengungkapkan, putrinya, SKN (16), mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG di sekolah.

“Pengakuannya baru makan separuh, setelah itu langsung mengeluh sakit,” ujarnya kepada TribunJatim.com.

Saat ini, SKN menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr R Koesma Tuban.

Ia mengeluhkan sesak napas, muntah-muntah, bahkan sempat muntah darah.

DPRD Tuban Beri Peringatan

Wakil Ketua DPRD Tuban, M Miyadi, menegaskan agar seluruh penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih berhati-hati dalam menyajikan makanan untuk para pelajar.

Menurutnya, kejadian yang menimpa pelajar tersebut harus menjadi peringatan serius agar tidak terulang kembali.

“Warning (peringatan) untuk masing-masing MBG yang menjalankan tugas, harus benar-benar hati-hati dalam menyajikan makanan. Jangan sampai ada kejadian serupa lagi,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).

Ia juga menekankan, apabila kasus dugaan keracunan kembali terjadi di lokasi MBG yang sama, DPRD akan melakukan pemanggilan pihak penyelenggara MBG.

“Kalau sampai terjadi lagi, DPRD akan melakukan pengawasan langsung, bahkan bisa memanggil pihak penyelenggara MBG untuk dimintai keterangan,” imbuhnya.

Miyadi menilai program MBG merupakan salah satu langkah baik pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi siswa, namun harus tetap disertai pengawasan ketat agar tidak menimbulkan masalah baru.