Bupati Subandi Minta Camat Aktif Dampingi Percepatan Koperasi Merah Putih di Sidoarjo

Ringkasan Berita:

1. Pemkab Sidoarjo mendorong percepatan pendirian KDKMP di seluruh desa dan kelurahan.
2. Camat diminta aktif mendampingi desa, memetakan kendala, dan memperbarui data secara berkala.
3. Sekitar 47 lokasi KDKMP terkendala lahan, pemkab siapkan alat berat dan solusi alternatif.

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Para Camat di Sidoarjo diperintahkan lebih aktif agar mendorong percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di semua wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu dilakukan agar camat bisa melakukan pendampingan kepada desa dan kelurahan.

Langkah itu ditempuh dan disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi.

Ia menjelaskan percepatan itu dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, dan kepala desa di ruang Ops Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Koperasi Merah Putih Malang Terkendala Lahan, Pemkot Gunakan Kantor Kelurahan Jadi Gerai Sementara

Menurut Bupati Subandi, percepatan KDKMP merupakan atensi pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan, keberhasilan pemerintah daerah tidak lepas dari sinergi semua pihak, mulai dari DPRD, camat, hingga kepala desa.

“Dalam kesempatan ini, kami menegaskan kembali bahwa program ini harus segera dimaksimalkan di Sidoarjo. Di semua wilayah desa dan kelurahan,” kata Subandi.

Bupati juga secara khusus meminta para camat untuk lebih aktif melakukan pendampingan kepada desa dan kelurahan.

Ia menekankan pentingnya pemetaan persoalan di lapangan, terutama terkait desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau memiliki BK dengan nilai terbatas.

Para camat diminta untuk betul-betul menjalankan tugas pendampingan.

Data yang sudah masuk portal harus terus di-update minimal tiga hari sekali. 

Jika ada kendala, harus disampaikan apa adanya supaya dapat segera ditemukan solusinya.

Dalam pemetaan sementara, terdapat sekitar 47 lokasi KDKMP di Kabupaten Sidoarjo yang masih terkendala pengurukan.

Dari jumlah tersebut, 27 lokasi belum memiliki dukungan yang memadai, sementara 20 lokasi lainnya perlu pemetaan lebih lanjut terkait kondisi lahannya.