Perubahan Tata Kelola Dana Hibah Jatim
DPRD Jatim Tekankan Transparansi untuk Cegah Penyalahgunaan Hibah
Anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo mendukung penuh upaya perbaikan tata kelola hibah di Jawa Timur
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Samsul Arifin
Ringkasan Berita:
- DPRD Jatim mendukung penuh perbaikan tata kelola hibah untuk menekan potensi penyalahgunaan.
- Freddy Poernomo menilai transparansi adalah aspek paling krusial dalam penyaluran hibah.
- Penerima hibah dan nominal anggaran diusulkan dipublikasikan agar masyarakat bisa melakukan kontrol publik.
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Perubahan atau perbaikan tata kelola dana hibah di Jawa Timur dilakukan.
Anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo mendukung penuh upaya perbaikan tata kelola hibah di Jawa Timur untuk menekan potensi penyalahgunaan di lapangan.
Salah satu aspek penting yang dinilai paling krusial adalah transparansi.
Ia berharap bahwa ke depan dari seluruh proses hingga realisasi hibah di lapangan harus seterbuka mungkin.
Biarkan masyarakat mengetahui persis sebagai wujud kontrol publik terhadap keuangan negara mengingat hibah bersumber dari APBD.
Baca juga: Pakar Minta Tim Independen Kawal Penyaluran Hibah Jatim
Dukungan Penuh Perbaikan Hibah
“Jadi, kuncinya adalah transparansi,” kata Anggota Komisi A ini kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Secara umum, hibah sebetulnya bertujuan sangat baik untuk pembangunan daerah maupun bantuan kepada masyarakat. Namun pada praktiknya, tak jarang dimanfaatkan oknum.
Sehingga, untuk menekan potensi kebocoran semacam itu kontrol sosial melalui transparansi dinilai sangat penting.
Baca juga: Ketua GP Ansor Bondowoso Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Kuasa Hukum Kecewa dengan Penahanan
Transparansi Dinilai Krusial
Transparansi dimaksud adalah agar ke depan penerima hibah bisa diumumkan kepada publik termasuk nominal yang dianggarkan.
Sehingga, saat realisasi bisa dinilai apakah sudah sesuai dengan perencanaan di awal. Ini perlu dilakukan baik hibah yang berasal dari eksekutif maupun pengajuan lewat DPRD yang biasanya didapat ketika serap aspirasi.
Seluruh pihak termasuk Freddy berharap agar realisasi hibah ke depan tepat sasaran dan potensi penyalahgunaan oleh oknum bisa terus ditekan.
Freddy mewanti-wanti pentingnya transparansi. Politisi senior tersebut menilai di era saat ini tentu tak sulit untuk melakukan keterbukaan informasi.
Publikasi Penerima Hibah
Berbagai saluran bisa digunakan terlebih masyarakat saat ini sudah melek digital. Transparansi ini penting tidak saja untuk penyaluran hibah. Pun demikian dengan realisasi belanja program maupun bantuan langsung.
“Sehingga, saya lebih setuju agar ke depan dipublish atau terbuka,” ungkap Freddy.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jatim/foto/bank/originals/Anggota-Komisi-A-DPRD-Jatim-Freddy-Pernomo-soal-perubahan-dana-hibah-jatim.jpg)