8 SPPG Disuspend, BGN Perketat Standar Program MBG di Tulungagung

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung fokus meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026
• Perbaikan mencakup menu, sarana prasarana, pengawasan SDM, serta kontrol ketat bahan baku dari mitra
• Sebanyak 8 SPPG dihentikan sementara karena masalah seperti keracunan, tidak ada pengawas gizi, dan fasilitas tidak memenuhi standar.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tulungagung, Sebrina Mahardika, mengakui pihaknya fokus meningkatkan kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tahun 2026 ini.

Hal ini untuk meningkatkan pelayanan dan menekan keluhan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tahun 2025 fokus kita memang pada kuantitas, pertumbuhan SPPG. Tahun 2026 ini naik level ke kualitas,” ujar Sebrina, Kamis (26/3/2026).

Peningkatan kualitas ini meliputi menu, sarana dan prasarana, serta pengawasan sumber daya manusia (SDM).

Pengadaan bahan baku juga akan ditekankan agar dikontrol dengan ketat.

Selama ini pasokan bahan baku sebagian besar diadakan oleh mitra SPPG.

“Kami tekankan agar  bisa dikontrol . Jika jelek langsung tolak, jangan diterima,” ucap Sebrina.

Baca juga: SPPG Milik Hendrik yang Viral Joget-joget Pamer Rp6 Juta Kini Ditutup, Kepikiran Nasib Relawan

Bahkan jika harga dari mitra terlalu tinggi, direkomendasikan cari penyuplai lain.

Pihak SPPG harus bisa mencari harga terbaik dengan kualitas terbaik.

BGN selama ini menekankan  tidak boleh ada monopoli untuk pengadaan bahan baku ini.

Sebab itu penyuplai harus sebanyak mungkin, setidaknya 15 penyuplai di 1 SPPG.

Sebrina mengaku diminta untuk mengawasi SPPG yang masih menggunakan sedikit penyuplai.

Baca juga: 9 SPPG Kena Sanksi BGN, Ada yang Beri Degan Utuh, DPRD Gresik: Menu MBG Tidak Bisa Asal-asalan

“Sejauh ini masih ada temuan SPPG yang nota belanjanya 2 sampai 5,” tegasnya.

Saat ini ada 8 SPPG di Kabupaten Tulungagung yang dihentikan sementara (suspend).

Dari 8 SPPG itu, 1 karena tidak punya pengawas gizi, 4 terkait kasus keracunan

SPPG yang dihentikan sementara masih dalam proses perbaikan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Suspend ini hasil dari monev (monitoring dan evaluasi) serta self asesmen dari kepala SPPG,” ungkap Sebrina.

Temuan SPPG antara lain belum punya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tidak tersedia filter air, tidak punya tandon air, dekat kandang, dan menggunakan air galon isi ulang.

BGN menyarankan setiap SPPG menggunakan air yang sudah punya Standar Nasional Indonesia (SNI).

Saat ini sudah ada 116 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung, termasuk 8 yang kena suspend.

Saat ditanya sekolah yang menolak MBG, Sebrina mengatakan, program ii tidak boleh dipaksakan.

Sekolah yang menolak MBG diminta untuk membuat pemberitahuan.

Namun sikap sekolah yang menolak di hari itu, Sebrina mengaku belum bisa menjawab.

“Yang pasti akan mubazir, karena sudah terlanjur dimasak. Menu itu tetap dibayarkan, karena jauh-jauh hari sudah dibelanjakan,” tandasnya