Lulusan Diploma Paling Banyak Menganggur di Lumajang, Disusul SMA dan SMP

Ringkasan Berita:

• Badan Pusat Statistik mencatat 19.771 warga Lumajang menganggur pada 2025 atau 3,08 persen dari usia kerja.
• Pengangguran tertinggi berasal dari lulusan diploma (8,52 persen), disusul SMA (4,21 persen).
• Larangan rekrutmen honorer dinilai jadi salah satu penyebab minimnya penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor pendidikan.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang pada 2025 mencapai 19.771 orang atau sekitar 3,08 persen dari total penduduk usia kerja. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan diploma yang mencapai 8,52 persen.

Angka ini lebih tinggi dibanding lulusan SMA sebesar 4,21 persen, SMP 3,58 persen, SD 2,67 persen, universitas 2,20 persen, dan SMK 1,72 persen.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman menilai, hal itu dampak surat edaran yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang melarang pemerintah daerah merekrut honorer.

"Tidak boleh menerima tenaga, selain PPPK Paruh Waktu, PPPK dan PNS. Padahal kami masih kekurangan tenaga pendidik," ujarnya.

Menurutnya, larangan perekrutan honorer tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang tidak bisa menyerap lulusan diploma, khususnya disektor pendidikan.

"Itu salah satu faktor. Terus juga ditambah kondisi ekonomi sedang melemah dan perputaran keuangan berkurang Rp 266 miliar akibat pemangkasan anggaran dari pusat," ucap Supratman.

Baca juga: Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang Tembus 80 Ribu Orang, Didominasi Lulusan SMA/SMK

Oleh karena itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen dalam nota Laporan Pertanggungjawaban Bupati Lumajang 2025 perlu dikaji juga, sebab tidak sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja di lapangan.

"Kebutuhan lowongan pekerjaan kan tidak seimbang, sehingga dibutuhan kajian," kata Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Senafas dengan hal itu, Kepala Dinas Tengah Kerja Kabupaten Lumajang Subchan mengatakan rata-rata perusahaan yang ada hanya disektor kayu, sehingga tidak membutuhkan tengah kerja dengan pendidikan tinggi.

"Kerja di sektor kayu itu pendidikan tidak perlu tinggi banget," tanggapnya.

Subchan mengaku telah berkoordinasi dengan perusahan penyalur tenaga kerja di luar negeri agar diploma itu bisa terserap, tapi yang mereka butuhkan calon pekerja berlisensi profesional.

Baca juga: Pemkab Lumajang Terapkan Skema Walk In Interview Demi Tekan Tingkat Pengangguran

"Akhirnya saya sampaikan, P3MI di luar negeri silahkan datang kesini untuk melakukan uji kompetensi disini dan sertifikatnya mereka yang keluarkan," tuturnya.

Selain bermitra dengan perusahan penyalur tenaga kerja. Subchan menyarankan mencari lowongan kerja di sistem milik Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Disana ada informasi lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia. Inikan tinggal klik, masuk dan pilihan pekerjaan sesuai keahliannya," bebernya.

Disisi lain, Subchan juga meminta seluruh perusahaan menginformasikan setiap lowongan kerjaannya di media sosial, dengan memprioritaskan calon pekerja dari keluarga tidak mampu.

"Disurat edaran itu, saya juga menambah ketentuan yaitu memprioritaskan keluarga dari desil 1-2. Setidaknya kalau mereka dapat pekerjaan, bisa membuat status desilnya naik," tambahnya.