DPRD Jatim Warning Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg seusai Harga Nonsubsidi Naik: Berbahaya

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga LPG nonsubsidi dikhawatirkan membuat masyarakat mampu beralih ke LPG subsidi 3 kg, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
• Pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi, memastikan tepat sasaran melalui sistem berbasis data sosial-ekonomi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kenaikan harga elpiji non subsidi yang kini berlaku, harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap distribusi elpiji subsidi 3 Kg.

Sebab dikhawatirkan masyarakat mampu yang biasanya memakai elpiji non subsidi tiba-tiba turun kelas menggunakan elpiji subsidi akibat harga yang melambung tinggi. 

Harapan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menanggapi naik harga elpiji non subsidi. Sebagai informasi, harga elpiji non subsidi di Jawa Timur saat ini naik dengan rincian, elpiji 5,5 kg menjadi Rp 107.000 dari semula Rp 90.000. Lalu, elpiji 12 Kg saat ini menjadi Rp 228.000 dari semula Rp 192.000. 

"Kaitan pengawasan distribusi dan perlindungan subsidi harus diperketat. Kenaikan harga elpiji 12 kg berpotensi mendorong kelompok mampu turun kelas ke elpiji 3 kg. Ini berbahaya karena elpiji 3 kg adalah barang subsidi untuk masyarakat miskin," kata Lilik kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin (20/4/2026). 

Baca juga: Kenaikan LPG Non Subsidi Bikin Pengusaha Kafe & Resto di Jatim Dilema, Naikkan Harga atau Efisiensi

Lilik berpendapat, pemerintah harus memastikan distribusi tepat sasaran memperkuat pengawasan di lapangan dan menindak tegas penyalahgunaan. Disamping mengawasi distribusi, Lilik mengungkapkan perlu adanya mekanisme kontrol dan data yang akurat. Caranya, dengan sistem berbasis data. 

Tujuannya, memastikan dan mengontrol siapa yang berhak menggunakan elpiji 3 kg. Baik bila ada integrasi data sosial-ekonomi berupa DTKS dan lainnya, menjadi kunci agar subsidi tidak bocor dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Lilik yang merupakan legislator dapil Surabaya itu, mewanti hal tersebut. 

Lebih jauh, Pemerintah dinilai perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mampu agar tidak menggunakan elpiji subsidi, sekaligus menyiapkan kebijakan penyeimbang misalnya kemudahan akses atau insentif bagi pengguna elpiji non-subsidi agar tidak terjadi pergeseran konsumsi yang merugikan kelompok rentan. 

"Kebijakan harga boleh disesuaikan, tetapi keadilan dalam akses energi bagi masyarakat kecil tidak boleh dikorbankan," ungkap Lilik yang juga Anggota Komisi C tersebut. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com