Moratorium CPNS Ponorogo 2026: Pemkab Kejar Target Belanja Pegawai 30 Persen pada 2027

Ringkasan Berita:

• Kebijakan: Moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS Pemkab Ponorogo.
• Durasi: Berlangsung selama 3 tahun (2025 - 2027).
• Alasan Utama: Menurunkan beban belanja pegawai dari 37 persen menjadi 30 % sesuai UU HKPD No. 1 Tahun 2022.

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo memastikan tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 ini.

Ini lantaran Pemkab Ponorogo mengejar belanja pegawai dari APBD maksimal 30 persen pada tahun 2027 nanti.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), 

Baca juga: Terserang Stroke, Satu Jemaah Haji Ponorogo Gagal Berangkat, Digantikan Cadangan

Tekan Belanja Pegawai dari 37 % ke 30 %

Sedangkan hingga kini, belanja pegawai Pemkab Ponorogo masih diangka 37 persen.  Artinya Pemkab Ponorogo harus bekerja keras menurunkan 7 persen sesuai aturan.

“Ya, kami moratorium dulu untuk rekrutmen CPNS. Ya karena gaji pegawai masih 37 persen, kan harus 30 persen,” ungkap Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita, Rabu (29/4/2026).

Dia menerangkan bahwa rekrutmen CPNS Pemkab Ponorogo adalah tahun 2024 lalu. Selebihnya, Pemkab Ponorogo memilih melakukan moratorium.

“Moratoriumnya dari kita sendiri. 2024 itu rekrutmen CPNS terakhir. Habis itu kita moratorium sampai 2027 nanti,” tegas Bunda Lisdyarita—sapaan akrab—Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita.

Suko Widodo, Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo membenarkan bahwa melakukan moratorium selama 3 tahun.

“Belanja pegawai kita sudah diatas 30 persen. Karena kita (Pemkab Ponorogo) ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) belanja pegawai maksimal 30 persen, nah belanja pegawai kita 37 persen,” ujarnya.

Baca juga: Latsar CPNS Ponorogo 2026 Berakhir: 228 Peserta Lulus, 1 Orang Mengundurkan Diri Akibat Kecelakaan

Sehingga, jelas dia, diputuskan untuk melakukan moratorium. Dengan tidak mengadakan rekrutmen CPNS mulai 2025, lanjut 2026 dan 2027 mendatang.

“Diharapkan 2027 angka belanja pegawai ke arah 30 persen. Kita moratorium sendiri, kalau daerah lain saya tidak tahu,” pungkas Suko kepada Tribunjatim.com.