8 Kali Pemkab Lumajang Raih Predikat WTP dari Hasil Audit BPK, Sekda: Capaian yang Patut Disyukuri

Ringkasan Berita:

• Kabupaten Lumajang kembali meraih predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

Predikat ini diberikan setelah lembaga vertikal tersebut mengaudit penggunaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lumajang tahun kemarin.

Baca juga: Pemkot Probolinggo Kini Miliki Sekda Definitif, Langkah Awal Perkuat APBD

Laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono mengaku bersyukur, sebab mampu mempertahankan predikat WTP BPK selama delapan tahun berturut-turut.

Kata dia, hal ini wujud komitmen seluruh perangkat daerah membangun budaya kerja akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab.

"Delapan kali berturut-turut meraih opini WTP, tentu menjadi capaian yang patut disyukuri," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, hal ini menjadi penyemangat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, agar lebih berdampak terhadap masyarakat.

"Penting adalah bagaimana kualitas tata kelola keuangan yang baik tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Agus.

Oleh karena itu, Agus pendorong seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja, efektivitas program, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Katanya, jangan terlena dengan predikat WTP.

"Opini WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi menjadi fondasi untuk terus memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang menilai, capaian ini menunjukan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Lumajang sesuai standar akuntansi birokrasi dan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lumajang serta di dukung lembaga legislatif, sehingga tata kelola anggaran semakin baik.

"Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambah perempuan yang akrab disapa Bunda Indah ini.