Pemprov Jatim Optimistis Raih Opini WTP Beruntun ke-11 Kalinya dari BPK, Sekda Yakin

Ringkasan Berita:

• Pemprov Jawa Timur optimistis bisa meraih opini WTP dari BPK untuk LKPD.
• Sekda Provinsi Jawa Timur yakin Pemprov mendapat opini WTP dari BPK.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur optimistis bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025.

Rencananya, LHP BPK ini akan disampaikan pada Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026) besok. 

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Surabaya Tembus Rp21 Ribu per Liter, Pedagang Ungkap Pasokan Tidak Lancar

Sebagai informasi, dalam konteks pemerintahan atau negara, LHP merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPK yang berisi temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. 

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK atas laporan keuangan suatu entitas atau instansi pemerintah.

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengaku optimistis Pemprov mendapat opini WTP dari BPK.

"Insyaallah dari hasil LHP yang ada, kemarin disampaikan memang alhamdulillah kita akan WTP," kata Adhy kepada awak media saat ditemui seusai rapat di gedung DPRD Jatim, Senin (8/6/2026). 

Menurut Adhy, opini WTP ini menunjukkan bahwa akuntabilitas serta kinerja dari Pemprov Jatim selama ini terjaga dengan baik.

Terlebih, jika tahun ini kembali meraih WTP maka tercatat sebagai capaian kesebelas secara beruntun yang didapat oleh Pemprov Jawa Timur sejak tahun 2015 lalu. 

Meskipun optimistis meraih opini WTP, namun Adhy tetap menegaskan bahwa menunggu hasil resmi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna di gedung dewan Selasa besok. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, menjelaskan perihal Rapat Badan Anggaran bersama Pemprov yang digelar di gedung dewan ini.

Meskipun digelar sehari sebelum penyampaian LHP BPK, namun rapat ini tidak ada kaitan langsung terhadap hal tersebut. 

Rapat tersebut merupakan bentuk penyelarasan dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan seluruh program sesuai aturan.

"Rapat hari ini untuk menyelaraskan eksekutif dengan DPRD," kata Blegur saat dikonfirmasi terpisah.