Satgas MBG Jember Bantah Ada Penutupan Dapur SPPG Akibat Polemik BGN

Ringkasan Berita:

• Satgas MBG Jember memastikan tidak ada dapur SPPG yang tutup permanen akibat persoalan pencairan dana dari BGN.
• Dua SPPG memang dihentikan sementara, namun karena kasus keracunan dan kebakaran, bukan karena masalah pendanaan.
• Satgas menyebut seluruh SPPG telah menerima top-up dana dan pencairan bantuan diperkirakan dilakukan pekan depan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Buntut persoalan di Badan Gizi Nasional (BGN) maupun keterlambatan pencairan dana bantuan pemerintah, Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Jember memastikan tidak ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup. 

Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai salah satu SPPG di Kabupaten Jember yang disebut tidak memproduksi dan mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis karena dana bantuan pemerintah belum dicairkan.

Ketua Harian Satgas MBG Jember, Indra Tri Purnomo, mengaku telah mengetahui kabar tersebut yang beredar melalui media sosial. Namun hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait adanya penghentian operasional dapur MBG karena persoalan pendanaan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jember saat ini masih melakukan supervisi terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan.

Dari hasil pemantauan sementara, tidak ditemukan adanya penutupan permanen SPPG sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.

Baca juga: Update Kasus 22 Anak di Kaliwates Jember Keracunan MBG, Ayam Suwir Kandung Bakteri Jadi Penyebab 

Satgas Belum Terima Laporan Resmi

Indra mengatakan informasi mengenai penghentian operasional salah satu dapur MBG baru diketahui dari media sosial dan belum tercatat dalam laporan resmi.

"Namun secara resmi kami belum mendapatkan laporan dari KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi). Karena yang punya data resmi dia," ujar Indra saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).

Ia menegaskan, tidak ada dapur SPPG yang ditutup karena persoalan yang terjadi di BGN dalam beberapa waktu terakhir.

Dua SPPG Hanya Dihentikan Sementara
Saat ini, Pemkab Jember tengah melakukan supervisi terhadap 209 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut Indra, memang terdapat dua SPPG yang direkomendasikan untuk menghentikan operasional sementara. Namun penghentian itu tidak berkaitan dengan persoalan pencairan dana.

"Tidak ada yang tutup, memang ada yang kami rekomendasikan suspend (tidak beroperasi sementara) namun karena kasus keracunan kemarin, dan kebakaran," tegas Indra.

Dua dapur yang direkomendasikan berhenti sementara yakni SPPG Kaliwates 3 dan SPPG Sumbersari 2.

SPPG Kaliwates 3 masih menjalani sanksi dari BGN setelah terjadi kasus keracunan yang sempat menjadi perhatian beberapa waktu lalu.

Baca juga: Suasana di Jember Mendadak Mencekam saat Malam Hari, Rumah di Jombang Terbakar, Lansia Tewas

Supervisi 209 SPPG Hampir Rampung

Indra yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemkab Jember mengatakan proses supervisi terhadap seluruh SPPG kini hampir selesai.

Saat ini, pihaknya hanya tinggal melengkapi sejumlah dokumen administrasi yang masih belum lengkap dari beberapa unit layanan.

Ia memastikan selama proses supervisi berlangsung tidak ditemukan dapur yang berhenti beroperasi secara permanen.

Dana Operasional Sudah Top-Up

Sementara itu, anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Hoirozi, juga membantah kabar bahwa ada dapur MBG yang tutup karena dana bantuan pemerintah belum cair.

"Karena hari ini semua SPPG sudah top-up, dan kemungkinan Senin pekan depan akan cair," ujar Hoirozi.

Menurutnya, meskipun terjadi pergantian pimpinan di BGN yang sempat memunculkan kekhawatiran terkait proses pencairan bantuan pemerintah, kondisi tersebut tidak memengaruhi operasional dapur MBG di Jember.

Pasalnya, anggaran operasional yang tersedia sebelumnya masih mencukupi untuk mendukung kegiatan layanan selama beberapa waktu terakhir.

"Namun hari ini sudah tidak ada masalah lagi karena sudah top-up," imbuh anggota DPRD Jember tersebut.

Operasional MBG Tetap Berjalan

Satgas MBG Jember memastikan seluruh layanan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai jadwal. Pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG agar pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, Satgas berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada keterangan resmi dari pihak terkait.

372 SPPG di Jatim Dihentikan Sementara

Sementara itu, Sebanyak 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kebijakan ini dilakukan karena sejumlah unit belum memenuhi standar sanitasi, khususnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengonfirmasi adanya penghentian sementara tersebut dan menegaskan langkah itu merupakan bentuk penegakan aturan untuk memastikan kualitas layanan MBG.

“Jadi memang BGN Ingin tegas untuk SPPG yang belum memenuhi ditenggat waktu pengurusan SLHS ya memang harus distop sementara,” tegas Emil yang juga Ketua Satgas MBG Jatim ini, Senin (1/6/2026).

Ia menyebutkan sesuai dari kebijakan pemerintah pusat, setiap unit SPPG memiliki tenggat waktu selama 30 hari untuk pengurusan SLHS.

Karena dokumen itu sangat penting untuk memastikan bahwa proses dan juga luaran dari layanan program MBG untuk penerima manfaat dalam standar baku mutu yang disyaratkan. 

“Kami terima kasih pada BGN. Tentu bukan langkah yang mudah ya untuk menutup sementara. Semua SPPG ini diharapkan bisa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang memitigasi dan meminimalisir risiko di dalam penyaluran MBG ini,” tegasnya.

 Pemprov Jatim Dukung Pemenuhan Standar

Emil kemudian menjelaskan bahwa Pemprov Jatim mendukung apapun yang dibutuhkan agar MBG berjalan dengan baik. Termasuk dalam pengurusan SLHS. Jangan sampai pengurusan SLHS yang justru memang lama dari pengajuan karena satu lain hal.

“Kami juga akan menyisir jangan sampai lamanya karena pemda yang kelamaan. Pemerintah akan membantu memonitor. Tapi memang untuk keluarnya dokumen itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Fokus pada Higienitas dan Keamanan

Lebih lanjut mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa masalah distopnya ratusan SPPG Jatim ini bukan sial siapa lebih cepat mengantongi SLHS.

Melainkan bagaimana setiap SPPG mematuhi aturan terkait higienitas, dan juga sanitasi.  

“Kalau dalam pengurusan SLHS bukan cepet-cepatan dapat SLHS. Tapi SLHS ini untuk memitigasi penyaluran MBG agar kemudian memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan 

“Dan jangan lupa juga adalah IPAL. Karena IPAL ini sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar SPPG dan higienitas dari lingkungan kerja di sana,” pungkas Emil.

Sementara itu, meski ada sebanyak 372 SPPG di Jatim yang diberhentikan sementara, ia memastikan MBG tetap berjalan. Dimana suplai dari SPPG yang distop akan digantikan oleh SPPG terdekat.