Data Bansos Diacak Ulang Guna Pemutakhiran DTSEN, Gus Ipul Minta Warga Ikut Turun Tangan

TRIBUNJATIM.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) saat menghadiri sosialisasi di Pendopo Kabupaten Jombang pada Sabtu (28/2/2026).

Dalam agenda yang dihadiri Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Jombang KH Salmanudin Yazid serta para kepala desa, pendamping sosial, operator perangkat desa, dan sejumlah unsur terkait, Gus Ipul menyatakan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam pengentasan kemiskinan dan penyaluran perlindungan sosial.

"Sore ini kami bersama bupati, wakil bupati, para pendamping, operator desa, kepala desa, dan elemen lainnya memperkuat kolaborasi serta koordinasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat," ucap Gus Ipul saat dikonfirmasi awak media, termasuk TribunJatim.com, usai kegiatan.

Baca juga: Satpol PP Tuban Ancam Tutup Paksa Tempat Biliar yang Buka saat Ramadan, Belum Ada yang Penuhi Syarat

Menurutnya, data sosial ekonomi harus terus dimutakhirkan melalui dua jalur, yakni formal dan partisipatif.

Jalur formal dilakukan berjenjang mulai dari RT, RW, kelurahan atau desa, Dinas Sosial kabupaten/kota, hingga pemerintah daerah, sebelum disampaikan ke pusat untuk diolah Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hasil pemutakhiran dari daerah dibawa ke Jakarta untuk diolah BPS dan kemudian disajikan setiap tiga bulan sekali," ujarnya melanjutkan.

Data tersebut, lanjut Gus Ipul, disusun dalam peringkat desil satu hingga sepuluh.

Skema ini memudahkan pemerintah menentukan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan maupun perlindungan sosial.

Selain jalur formal, Kementerian Sosial juga membuka jalur partisipasi masyarakat.

Warga yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menyampaikan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos yang dilengkapi fitur 'usul-sanggah'.

Tak hanya itu, pengaduan juga bisa dilakukan melalui Command Center yang beroperasi 24 jam serta layanan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171.

"Semua saluran ini kami siapkan agar banyak pihak bisa berpartisipasi menghadirkan data yang sesuai kenyataan di lapangan," katanya melanjutkan. 

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan verifikasi langsung terhadap penerima manfaat.

Ia mencontohkan, pihaknya pernah turun langsung ke lapangan, dimana sekitar 12 juta warga yang sebelumnya didatangi dan diajak berdialog secara langsung, ditemukan hampir dua juta orang yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

"Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga diperkuat untuk mempercepat validasi terhadap penerima manfaat di seluruh Indonesia," ungkapnya.