Anggaran Seragam DPRD Jombang Rp500 Juta Picu Protes Warga

Rencana pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Jombang menuai kritik dari masyarakat.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Ndaru Wijayanto
Tribun Jatim Network/Anggit Puji Widodo
SERAGAM DPRD - Aksi unjuk rasa massa Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) pertanyakan anggaran hampir setengah miliar untuk seragam dewan aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Selasa (7/4/2026). Tidak ditemui satu pun anggota dewan karena sedang dalam perjalanan dinas. 

 

Ringkasan Berita:
  • Rencana pengadaan seragam DPRD Kabupaten Jombang tahun 2026 senilai sekitar Rp500 juta menuai kritik masyarakat.
  • Aksi penolakan dilakukan Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) di depan kantor DPRD.
  • Massa menilai pengadaan tidak mendesak karena kondisi ekonomi sulit dan seragam lama masih layak pakai.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Rencana pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Jombang menuai kritik dari masyarakat.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Selasa (7/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap anggaran pengadaan seragam anggota dewan tahun 2026 yang nilainya mencapai sekitar Rp500 juta.

Anggaran itu mencakup empat jenis pakaian dinas, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, serta pakaian khas daerah.

Baca juga: Pegawai Bank BUMN di Jombang Ditahan, Terjerat Kredit Fiktif

Dalam demonstrasi itu, massa menampilkan aksi simbolik dengan menyajikan kopi menggunakan wadah berbahan daun.

Cara tersebut menjadi sindiran terhadap mahalnya harga plastik yang dinilai semakin membebani masyarakat, namun berbanding lurus dengan pengadaan seragam untuk wakil rakyat.

Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Ia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk bahan plastik, telah berdampak pada pelaku usaha kecil.

Menurutnya, pengadaan seragam dewan merupakan program rutin yang perlu dievaluasi.

Ia mempertanyakan urgensi anggaran tersebut karena seragam sebelumnya dinilai masih layak digunakan.

"Jika masih bisa dimanfaatkan, seharusnya tidak perlu ada pengadaan baru. Anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak," ucapnya saat dikonfirmasi Tribunjatim.com di depan DPRD Jombang.

Selain itu, massa juga menyoroti ketidakhadiran anggota DPRD saat aksi berlangsung. Para legislator diketahui tengah menjalankan kunjungan kerja di luar daerah.

"Yang tidak dimakan saja seperti plastik ini harganya sudah mahal setengah mati. Sembako juga naik, kami-kami ini yang mau jualan juga tidak berani menaikkan harga," kata pria yang akrab disapa Cak Fattah ini.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved