Proyek Flyover Simpang Mengkreng Rp715 M, Jombang dan 2 Daerah Lain Lobi Pusat Soal Pembebasan Lahan

Ringkasan Berita:

• Estimasi Anggaran: Rp715 Miliar dari APBN (Kementerian PU).
• Target Fisik: Diharapkan mulai dibangun pada tahun 2027.
• Kebutuhan Lahan: Total >50.000 m⊃2;, Jombang menyumbang ~17.000 m⊃2;.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Rencana pembangunan flyover di kawasan Simpang Mengkreng terus bergerak menuju tahap persiapan.

Pemerintah Kabupaten Jombang, bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kediri, mulai menyatukan langkah guna mempercepat realisasi proyek yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Komitmen itu ditunjukkan melalui pertemuan tiga kepala daerah dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Senin (25/5/2026) kemarin.

Baca juga: Suasana Haru Warnai Pembagian Daging Kurban di Ponpes Gadingmangu Jombang

Fokus pada Fungsionalitas, Bukan Desain Glamor

Agenda utama dalam pertemuan tersebut membahas kesiapan daerah, terutama terkait proses pembebasan lahan yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum proyek dimulai.

Bupati Jombang Warsubi menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait estimasi anggaran dan kesiapan sirkulasi lahan.

"Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor," tutur Warsubi dalam keterangan yang diterima.

Bupati menyebut, jika seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan mulus, tahapan awal pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027.

"Hitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kalau total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan diatas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi," bebernya.

Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing (berbagi beban pendanaan) pembebasan lahan antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU.

Baca juga: Petasan Meledak saat Malam Takbiran Idul Adha di Jombang, Pemuda 21 Tahun Kehilangan Jempol

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Imam Bustomi mengatakan, pembangunan fisik flyover nantinya akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah diminta menyiapkan dukungan non konstruksi, termasuk penyediaan lahan.

"Pembahasannya lebih banyak terkait kesiapan lahan. Untuk konstruksi tetap menjadi kewenangan Kementerian PU," ucp Imam saat dikonfirmasi Tribunjatim.com pada Kamis (28/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemkab Jombang diwakili Bupati Warsubi bersama jajaran Bappeda dan Dinas PUPR. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga hadir lengkap bersama kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait. Sementara Kabupaten Kediri turut mengirimkan perwakilan.

Menurut Imam, pemerintah pusat masih menunggu kepastian skema pembiayaan pembebasan lahan. Saat ini muncul opsi agar pembebasan dilakukan oleh pemerintah kabupaten.