Ketua DPRD Jombang: Opini WTP Harus Sejalan dengan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jombang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
• Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan agar WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari DPRD Jombang.

Namun, capaian tersebut diingatkan agar tidak berhenti sebagai indikator administratif semata.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menilai raihan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan itu mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola dan pertanggungjawaban anggaran.

Menurutnya, prestasi tersebut layak diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Kami menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Jombang atas keberhasilan mempertahankan opini WTP. Ini merupakan capaian yang baik karena mampu dipertahankan secara berkelanjutan selama 13 tahun," ucap Hadi saat dikonfirmasi Tribunjatim.com pada Selasa (2/6/2026).

Baca juga: Jombang Raih WTP ke-13 Berturut-turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan 2025

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah harus tercermin dalam hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, penggunaan anggaran publik harus mampu menghasilkan program dan layanan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Hadi menekankan, keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan perlu dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

"Akuntabilitas anggaran harus berjalan seiring dengan kualitas pembangunan. Masyarakat harus dapat merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah," ujarnya melanjutkan.

Ia juga memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan perencanaan serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Jombang Warsubi dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Penyerahan berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026).

Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berupaya menjaga tata kelola keuangan secara tertib dan akuntabel.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar yang ditetapkan.