Limbah Tahu Cemari Lingkungan, DPRD Jombang Desak Ada Solusi Konkret dalam Waktu Dekat

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Jombang melalui Komisi C menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas keluhan warga Desa Sumbermulyo, Jogoroto, terkait pencemaran limbah cair industri tahu yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan bau menyengat hingga beberapa kilometer.
• Pemerintah bersama DPRD, DLH, warga, dan pelaku usaha tahu menyepakati solusi jangka panjang berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal

Laporan wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Keluhan warga terkait pencemaran lingkungan akibat limbah cair industri tahu di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Jombang. 

Persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Jombang bersama sejumlah pihak terkait.

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi C DPRD Jombang, Kamis (4/6/2026) lalu ini menghadirkan perwakilan warga terdampak, pelaku usaha tahu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pemerintah desa guna mencari solusi atas persoalan limbah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Jombang, H.M. Zahrul Jihad, mengatakan penanganan limbah industri tahu membutuhkan komitmen bersama agar tidak terus menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar.

"Persoalan ini harus diselesaikan bersama-sama. Kami ingin mendengar langsung aspirasi warga dan mencari langkah yang tepat agar ada solusi yang menguntungkan semua pihak," ucap politisi Partai Demokrat Jombang yang akrab disapa Gus Heri tersebut dalam keterangan yang ditulis Tribunjatim.com pada Senin (8/6/2026). 

Baca juga: Siswa SD di Bondowoso Sulap Limbah MBG Jadi Pupuk Organik, Dibagikan Gratis ke Warga

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal sebagai solusi jangka panjang. Program tersebut didukung dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) senilai sekitar Rp7,7 miliar.

Ia menjelaskan, para pengusaha tahu juga telah menyediakan lahan seluas kurang lebih 1.400 meter persegi untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan limbah tersebut.

"Proses pipanisasi sudah berjalan. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan IPAL diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima bulan hingga selesai," katanya melanjutkan. 

Zahrul mengungkapkan, sumber utama permasalahan berasal dari limbah cair hasil produksi tahu yang selama ini mengalir ke sungai tanpa pengolahan memadai. Kondisi tersebut memicu bau tidak sedap yang dirasakan warga hingga beberapa kilometer dari lokasi industri.

"Ketika limbah cair masuk ke sungai, terjadi proses penguraian yang menimbulkan aroma menyengat. Dampaknya bisa dirasakan hingga lebih dari empat kilometer dari kawasan industri tahu," ungkapnya.

Meski demikian, DPRD menegaskan tidak menginginkan keberadaan industri tahu terganggu karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat setempat.

"Kami tidak ingin usaha tahu yang telah memberikan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat justru terdampak. Yang perlu dibenahi adalah pengelolaan limbahnya agar tidak merugikan lingkungan," tegasnya.

Untuk itu, Komisi C meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah percepatan penanganan sembari menunggu pembangunan IPAL komunal selesai.