Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Kediri Genjot PAD Lewat Digitalisasi Pajak-Revitalisasi BUMD

Poin penting:

• Pemkab Kediri menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda APBD 2026 dengan fokus pada stabilitas fiskal meski menghadapi pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar Rp128 miliar.
• Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menekankan optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan revitalisasi BUMD sebagai langkah utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
• Pemerintah menjamin sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial tetap menjadi fokus utama meski anggaran turun.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori 

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Tegowangi Selasa (8/10/2025), Pemkab menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal di tengah proyeksi pemotongan Dana Transfer dari pemerintah pusat.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa yang hadir mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa pemerintah daerah kini menitikberatkan arah kebijakan keuangan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja publik.

"Anggaran boleh berkurang, tapi semangat pengabdian tidak boleh padam. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026," tegas Mbak Dewi.

Penurunan anggaran sebesar Rp 128 miliar dari Dana Transfer Pusat disebut menjadi tantangan bagi Pemkab Kediri. Namun, kata Mbak Dewi kondisi itu justru menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui digitalisasi pajak daerah dan revitalisasi BUMD. 

"Langkah kami jelas, memperluas basis pajak, memaksimalkan retribusi, dan mempermudah masyarakat membayar pajak secara digital. Sistem digitalisasi perpajakan akan mempercepat layanan sekaligus menekan potensi kebocoran," imbuhnya.

Baca juga: Dana Transfer Jatim Dipangkas, Khofifah Minta Menkeu Naikkan DBHCHT Jadi 10 Persen

Selain digitalisasi, Mbak Dewi juga menyoroti pentingnya revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD yang strategis.

Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi, memperkuat tata kelola, dan mendorong BUMD agar berinovasi dalam pengembangan usaha.

"BUMD harus menjadi penopang PAD, bukan sekadar formalitas. Kami ingin BUMD lebih efisien, modern, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi ekonomi daerah," tandasnya.

Rapat paripurna ini juga menjadi tindak lanjut dari penyampaian pandangan umum tujuh fraksi DPRD yang sebelumnya menyoroti beragam isu strategis mulai dari penurunan transfer dana pusat, efektivitas BUMD, hingga perlunya penguatan sektor UMKM dan pertanian.

Menanggapi hal itu, Mbak Dewi memastikan Pemkab Kediri terbuka terhadap saran dan kritik dari seluruh fraksi DPRD. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif agar pembahasan Raperda APBD 2026 berjalan transparan dan berorientasi hasil.

"Kami harap pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD bisa berlangsung konstruktif. Semua masukan dari fraksi akan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan keuangan tahun depan," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sigit Sosiawan menilai langkah Pemkab sudah berada di jalur yang tepat. Meski demikian, ia menegaskan DPRD akan tetap melakukan fungsi pengawasan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai sasaran.