Pembangunan KDMP Kediri Tunjukkan Progres Signifikan, Target Rampung Maret 2026

Ringkasan Berita:

1. Sembilan KDMP di Kabupaten Kediri telah rampung dan siap operasional.
2. Pembangunan KDMP dilakukan bertahap melalui kerja sama lintas instansi.
3. KDMP dirancang sebagai pusat ekonomi desa, bukan sekadar koperasi simpan pinjam.

TRIBUNJATIM.COM - Proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kediri kini menunjukkan hasil signifikan.

Kini sembilan KDMP sudah memasuki tahap operasional.

Pembangunannya juga sudah rampung.

Sembilan KDMP yang rampung itu berasal dari total 344 KDMP yang telah berbadan hukum di Kabupaten Kediri.

Baca juga: Dukung Gentengisasi Presiden Prabowo, Pengusaha Bondowoso Kritik Penggunaan Atap Seng di Gerai KDMP

Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) Kabupaten Kediri, Santoso mengatakan seluruh KDMP sebenarnya telah terbentuk secara administratif sejak pertengahan 2025.

Proses legalitas badan hukum diselesaikan secara serentak pada Mei hingga Juni 2025.

"Di Kediri 9 sudah selesai, pembangunannya bertahap," kata Santoso, Senin (23/2/2026).

Santoso menjelaskan, pembangunan fisik dilakukan melalui skema kerja sama lintas instansi.

Mekanismenya dimulai dari kementerian yang bekerja sama dengan PT Agrinas, kemudian Agrinas menggandeng Kodim di masing-masing daerah untuk pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan laporan per 22 Februari 2026, sembilan KDMP telah terbangun 100 persen.

Selain itu, progres pembangunan gerai KDMP secara keseluruhan telah mencapai 219 unit, sementara 25 KDMP lainnya masih dalam tahap awal pembangunan.

"Kami terus melakukan monitoring dan koordinasi. Targetnya seluruh pembangunan KDMP bisa selesai pada akhir Maret 2026," jelasnya.Adapun sembilan KDMP yang telah rampung berada di Kecamatan Ngadiluwih, Kras dan Kecamatan Semen.

Santoso menegaskan, KDMP dirancang bukan sekadar koperasi simpan pinjam, melainkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang terintegrasi. 

Konsepnya mencakup gerai sembako, apotek, klinik, logistik, layanan simpan pinjam, hingga kantor koperasi dalam satu kawasan.

"KDMP ini menjadi wadah produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat desa. Harapannya, perputaran ekonomi bisa lebih banyak terjadi di dalam desa sendiri," terangnya.

Santoso juga menekankan bahwa KDMP berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Jika BUMDes dimiliki pemerintah desa dan bersumber dari dana desa, maka koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung di dalamnya.

Struktur organisasi koperasi, baik pengurus maupun pengawas, telah terbentuk sejak awal pembentukan tahun lalu.

Para pengurus diharapkan segera menyiapkan langkah operasional begitu pembangunan fisik rampung sepenuhnya.

Santoso optimistis KDMP akan menjadi motor penggerak ekonomi desa secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai anggota koperasi di desanya masing-masing.

"Kalau dikelola dengan baik dan inovatif, KDMP bisa menjadi pusat kekuatan ekonomi baru di desa. Kami berharap masyarakat ikut mendukung dan memanfaatkan fasilitas ini," pungkasnya.