Ketua Koperasi Desa Merah Putih di Madiun Angkat Bicara Soal Polemik Pikap India

Ringkasan Berita:

1. Pengurus koperasi bicara soal efektivitas kendaraan impor pemerintah pusat.
2. Koperasi Merah Putih Kota Madiun masih beroperasi dengan fasilitas terbatas.
3. Pikap 4x4 impor India dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.

TRIBUNJATIM.COM - Kedatangan kendaraan jenis pikap 4x4, yang diimpor dari India oleh pemerintah pusat, menjadi sorotan publik.

Kendaraan yang digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ditanggapi berbeda oleh salah satu pengurus koperasi di Kota Madiun.

Sebagaimana diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit, dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun.

Pengadaan melibatkan dua produsen besar, yaitu Mahindra dan Tata Motors.

Baca juga: Pemkab Sumenep Beri Solusi 20 Desa yang Alami Keterbatasan Lahan Dirikan Koperasi Merah Putih

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Demangan, Budi Santoso, memberikan penilaian tersendiri terkait kehadiran fasilitas itu.

“Pada dasarnya kalau kami selaku pengurus koperasi diberi apa pun untuk menambah fasilitas, menyambut positif. Namun pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek,” ujar Budi, Rabu (25/2/2026).

Pihaknya meragukan kualitas maupun efektivitas dari kendaraan tersebut, terlebih lagi dalam rangka menunjang Koperasi Merah Putih.

“Apakah nanti benar-benar efisien, karena ya mohon maaf itu dari India, kenapa tidak mengambil di Indonesia, yang sudah ada bengkel dan mekanik,” tuturnya.

Belum lagi, lanjut Budi, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, masih mempunyai keterbatasan.

Pasalnya, koperasi yang berdiri di atas lahan hijau Taman Demangan beroperasi di dalam kontainer, berukuran panjang 1,8 meter dan lebar 2 meter, serta memiliki kepengurusan aktif 10 orang dan anggotanya sekitar 120 orang.

“Nanti kalau ada kerusakan bagaimana spare part, bengkelnya di mana, jadi menimbulkan permasalahan baru. Apalagi Kota Madiun geografisnya perkotaan. Tidak cocok,” terang Budi.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih Kota Madiun sudah terbentuk di 27 kelurahan, tetapi belum ada satu pun bangunan permanen yang berdiri.

“Semua masih dengan kekuatan masing-masing. Ada yang pakai rumah pengurus atau lapak di tiap kelurahan. Saat ini memang belum memadai, terutama cara mengoperasionalkan kendaraan,” bebernya.

Bagi Budi, Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang bersifat top-down.

“Pengurus tingkat kota/kabupaten harus dilibatkan sebelum mengambil sebuah keputusan. Kalau dari kami, harapannya adalah pelatihan yang intensif dulu,” tandas Budi.