Capaian Belanja 93 Persen, Bupati Madiun Akui OPD Masih Berhati Hati Mengeluarkan Anggaran

Ringkasan Berita:

• Realisasi belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025 baru mencapai 93,34 persen dari target Rp2,25 triliun, atau terealisasi Rp2,10 triliun.
• Pendapatan daerah justru melebihi target, tercatat Rp2,17 triliun atau 102,87?ri target Rp2,11 triliun.
• Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyebut sebagian OPD masih berhati-hati mengeluarkan anggaran karena khawatir terjadi defisit.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Capaian belanja daerah di Kabupaten Madiun, belum menyentuh 100 persen, dari jumlah target yang sudah ditentukan.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Tahun Anggaran 2025, belanja daerah terealisasi 93,34 persen. Rinciannya yakni target Rp2,25 triliun, serta terealisasi Rp2,10 triliun.

Sementara pada pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun, atau tercapai 102,87 persen dari target Rp2,11 triliun.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengakui, ada sebagian OPD yang masih berpikir pikir dan berhati hati, ketika mengeluarkan sejumlah anggaran.

“Khawatir apabila terjadi defisit. Kalau defisit sedikit saja tentu itu tidak kami inginkan,” ujar Bupati Hari Wuryanto, Kamis (5/3/2026).

Guna mengejar target, pihaknya akan mengadakan rapat rutin sebagai evaluasi. Serta meninjau progres pekerjaan setiap bulan.

Pihaknya juga akan tetap mengoptimalkan tidak hanya melalui beberapa OPD, tapi juga lewat BLUD, maupun BUMD setempat.

Baca juga: Angka ODGJ Dipasung di Kabupaten Madiun Tertinggi di Jawa Timur, Dinsos Bakal Lakukan Pemutakhiran

“Kami mendorong supaya mereka bisa meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah,” ucapnya.

Di satu sisi, Mas Hari Wur, sapaan akrabnya, mengungkapkan, capaian pendapatan daerah tersebut tidak lepas dari beberapa hal. Salah satunya di bidang perizinan.

“Kami berikan izin di sektor perumahan, hingga industri. Otomatis pendapatan pajak akan meningkat. Pada saat belum ada pembangunan, mereka cuma pajak tanah saja,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan berdirinya industri, maka nilai pajak jadi tinggi. Kondisi itu berbeda pada saat masih sawah.

“Kalau jadi pembangunan, pajak bangunannya ikut naik.Meski demikian, kami berharap realisasi yang ada tetap akan dioptimalkan untuk mencapai target, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Fery Sudarsono menambahkan, Panitia Khusus (Pansus) akan dibentuk guna mengevaluasi capaian yang dinilai masih kurang.

“Memang secara belanja kurang. Nanti kami lihat semua, dan disikapi dengan membentuk Pansus biar jelas, penyerapan mana yang kurang kami kaji satu persatu,” tandas Fery