26.000 Warga Madiun Mendadak Kehilangan Status PBI JK, DPRD Desak Ada Reaktivasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM - Komisi B DPRD Kabupaten Madiun mendesak pemerintah daerah mereaktivasi data masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Widayat, dari sekitar 26.000 data peserta yang nonaktif, sebanyak 20.000 di antaranya telah berhasil diaktifkan kembali.

Baca juga: Wabup Bojonegoro Inspeksi Kesiapan Jalur Nasional di Baureno, Minta Camat Tandai Titik Kerusakan

"Penonaktifan data tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Madiun. Kami bahkan hearing bersama OPD terkait pada Rabu, 11 Maret," ujar Wahyu Widayat, Jumat (13/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti beberapa program jaminan kesehatan.

Mulai dari BPJS PBI Nasional (PBI-N) dibiayai pemerintah pusat, hingga BPJS PBI Daerah (PBI-D) yang ditanggung pemerintah daerah melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

"Kami membahas sinkronisasi data kepesertaan jaminan kesehatan setelah puluhan ribu warga, yang berubah status menjadi non aktif," jelasnya.

Dirinya berpendapat, capaian UHC di Kabupaten Madiun hingga Maret 2026 tercatat sekitar 122 ribu jiwa atau 80,05 persen dari total penduduk.

Sementara jumlah penerima bantuan iuran dari skema PBI Nasional tercatat mencapai sekitar 130 ribu jiwa.

Komisi B mendorong Dinas Sosial untuk segera mereaktivasi data warga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, agar dapat kembali masuk dalam program PBI Nasional yang dibiayai APBN.

"Pemerintah daerah mempercepat proses validasi data agar warga yang memang berhak tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan," ucap Politisi PKB tersebut.

Komisi B juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala antara pemerintah daerah dan pusat.

"Harapannya menghindari kejadian serupa di masa mendatang," tandasnya.