Pemerintah Pertimbangkan WFH ASN, DPR RI Minta Prioritas Pelayanan Publik

Ringkasan Berita:

• Pemerintah mempertimbangkan WFH bagi ASN sebagai langkah penghematan BBM.
• Kebijakan ini dipicu potensi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.
• DPR RI meminta pelayanan publik tetap berjalan optimal jika kebijakan diterapkan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Pemerintah melakukan berencana melakukan penghematan energi menyusul meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah mendapat tanggapan dari DPR RI.

Rencana tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet bersama jajaran menteri di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden Prabowo meminta jajarannya mengkaji langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons atas potensi lonjakan harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah. 

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN dan pejabat.

Baca juga: DPR RI Pertanyakan Instruksi Siaga 1 TNI Terkait Konflik Timur Tengah, Singgung Serangan

Pelayanan Publik Jangan Terganggu

Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono berharap, WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan dibuat seperti ketika Pandemi Covid 19, yang kelihatan mencekam sekali. Jangan sampai itu terjadi,” ujar Budi Sulistyono,di Magetan Minggu (15/3/2026).

Baca juga: Stok BBM Dipastikan Aman sampai Idul Fitri, Anggota Komisi VI DPR RI: Tidak Perlu Panic Buying

Menurutnya, ada alternatif yang bisa lakukan selain WFH, yaitu dengan memberlakukan penyusutan jam kerja.

“Waktu kerja bisa hanya 3 hari, bisa 4 hari,” ucapnya.

Usul Pengurangan Hari Kerja

Politisi PDI Perjuangan itu berpendapat, langkah tersebut hanya semata-mata untuk penghematan. Meski demikian,ia meminta pemerintah memetakan sektor terkait lainnya.

“Harus ada penghematan dari sisi lain, seperti belanja negara yang perlu dipertimbangkan. Itu yang paling penting,” ucapnya.

Kanang, sapaan lekatnya, berharap, pemerintah harus mempunyai manajemen prioritas, di tengah situasi global tidak menentu.

“Pemerintah sekarang tetap punya prioritas problematika. Baik itu masalah pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, maupun pengentasan pengangguran," tandasnya.